Sosial Media
0
Mensinkronisasi logo dan berita terbaru...
    Home Berita Featured Plastik Spesial UMKM

    Harga Plastik Naik, Industri Minta Bea Masuk Bahan Baku 0 Persen demi UMKM - Kompas

    7 min read

     



    Kompas.com, 10 November 2026, 08:30 WIB Baca di App Kiki Safitri, Andika Aditia Tim Redaksi Kiki Safitri Penulis Andika Aditia Editor Add on Google Lihat Foto

    JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) menilai, kenaikan harga bahan baku plastik berpotensi menambah beban biaya produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada harga produk kebutuhan sehari-hari karena banyak pelaku usaha bergantung pada kemasan plastik yang ekonomis,” kata Pengurus Utama FLAIPHI sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Plastik Hilir Indonesia (APHINDO), Henry Chevalier dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).

    Dia meminta pemerintah memperluas kebijakan pembebasan bea masuk 0 persen untuk sejumlah bahan baku plastik. Pasalnya, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2026 dinilai belum menyasar kebutuhan industri plastik hilir.

    Baca juga: Beras Fortifikasi Diduga Palsu Beredar di Deli Serdang, Pemprov Sumut Siapkan Penarikan

    Dia mengatakan, enam pos tarif yang saat ini diatur dalam PMK tersebut lebih banyak mencakup bahan baku industri sekunder dalam bentuk cair.

    PTBA Bukan Cuma Energi, Menjaga Ketahanan Pangan Lewat Hilirisasi Batu Bara | Naratama

    Menurut Henry, bahan baku tersebut bukan merupakan jenis yang banyak digunakan industri plastik hilir untuk memproduksi kemasan makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari, hingga kemasan produk UMKM.

    "Enam pos tarif yang ada pada PMK 068 tersebut mengatur bahan baku industri sekunder dalam bentuk cair dan bukan merupakan bahan baku industri plastik hilir yang digunakan oleh industri yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat kecil dan luas, utamanya sebagai kemasan makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari, UMKM, pupuk, dan pertanian," ujar Henry.

    Baca juga: MDKA Ingin Jadi Pemain Kunci di Industri EV, Albert Saputro Beberkan Strateginya

    FLAIPHI yang beranggotakan empat asosiasi, yakni APHINDO, Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI), Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI), dan Asosiasi Industri Kemas Fleksibel Indonesia (ROTOKEMAS), mengusulkan penambahan enam pos tarif bahan baku plastik agar mendapatkan fasilitas bea masuk 0 persen.

    Keenam pos tarif tersebut meliputi 3902.10.40, yaitu kode HS untuk komoditas Polypropylene Homopolymer (PPH). Lalu, 3902.30.90, yakni Kopolimer propilena dalam bentuk selain cairan dan pasta (Propylene copolymers other than in form of liquids or pastes).

    Kemudian, 3901.20.00, atau Polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih (Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more). Lalu, 3901.40.00 atau kopolimer dari etilena-alfa-olefin, dengan berat jenis kurang dari 0,94 (Ethylene-alpha-olefin copolymers, having a specific gravity of less than 0,94).

    Baca juga: Biasa Jadi Bumbu Rawon, Keluak Disulap Jadi Brownies oleh Mahasiswa Indonesia

    Selanjutnya, 3901.10.92 yakni Low-Density Linear Polyethylene (LLDPE) selain dalam bentuk cair atau pasta, dan 3901.90.90 yaitu, Polimer dari etilena, dalam bentuk asal (Lain-lain).

    Menurut Henry, perluasan fasilitas tersebut diperlukan karena kenaikan harga bahan baku plastik masih membebani industri, sementara pelaku UMKM sangat bergantung pada kemasan plastik dengan harga ekonomis.

    Dia bilang, kondisi pasokan bahan baku dalam negeri juga menjadi perhatian. GIATPI, yang memproduksi kemasan untuk pupuk, beras, pakan ternak, dan berbagai hasil pertanian, menilai kebijakan PMK 068/2026 belum efektif menjangkau industri yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.

    Baca juga: Pajak Pembalut di Indonesia Sangat Mungkin Dihapus, Ekonom Unair Beri 2 Opsi Saran

    Berdasarkan data pemerintah tahun 2024 yang dikutip FLAIPHI, terdapat defisit pasokan bahan baku plastik sebesar 64 persen dari kebutuhan nasional.

    Sementara itu, volume impor yang menjadi perhatian dalam kebijakan tersebut disebut hanya mencakup sekitar 6 persen untuk Polypropylene (PP) dan 19 persen untuk Polyethylene (PE) dari kebutuhan nasional.

    “Pasokan dari produsen dalam negeri hingga kini juga belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan industri,” lanjutnya.

    Baca juga: Benarkah Aroma Buku di Toko Buku Bisa Bikin Mulas dan Ingin BAB? Ini Penjelasannya

    Hal yang sama juga dikeluhkan ABOFI dan ROTOKEMAS yang turut menyoroti pentingnya perluasan insentif tersebut. Kedua asosiasi yang memproduksi plastik lembaran sebagai bahan utama kemasan fleksibel menilai kebijakan bea masuk 0 persen perlu menjangkau industri yang produknya digunakan secara luas dalam kehidupan masyarakat.

    Henry menambahkan, kebijakan insentif tersebut pada awalnya diharapkan dapat membantu industri menghadapi krisis plastik akibat perang di Timur Tengah. Namun, dampak ketidakstabilan pasokan dan harga bahan baku disebut masih dirasakan hingga saat ini.

    “Kenaikan harga bahan baku plastik dikhawatirkan tidak hanya menekan biaya operasional industri, tetapi juga memperlambat pergerakan ekonomi apabila berujung pada meningkatnya harga produk dan melemahnya daya beli masyarakat,” ujar dia.

    Baca juga: Ekspor Tembus 4 Miliar Dollar AS, Industri Pulp Kertas RI Serap 1,5 Juta Tenaga Kerja

    Sebaliknya, FLAIPHI menilai pemberian bea masuk 0 persen terhadap enam pos tarif yang diusulkan dapat membantu mengurangi tekanan kenaikan biaya bahan baku plastik.

    Dengan demikian, beban industri kemasan dan UMKM yang bergantung pada produk tersebut diharapkan dapat lebih terkendali. Atas kondisi tersebut, FLAIPHI meminta pemerintah segera meninjau kembali PMK Nomor 68 Tahun 2026 dan mempertimbangkan penambahan enam pos tarif bahan baku plastik agar fasilitas bea masuk 0 persen dapat menjangkau kebutuhan industri hilir.

    “Kami meminta pemerintah segera meninjau kembali PMK Nomor 68 Tahun 2026 dan mempertimbangkan penambahan enam pos tarif bahan baku plastik agar fasilitas bea masuk 0 persen dapat menjangkau kebutuhan industri hilir,” tegas dia.

    Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS

    Komentar
    Additional JS