Sosial Media
0
Mensinkronisasi logo dan berita terbaru...
    Home Berita Featured Habiburokhman ICW Kasus MKD Puan Maharani Spesial UU Perampasan Aset

    ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD Terkait Pengesahan UU Perampasan Aset - Kompas

    5 min read

     

    JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

    "Hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua DPR dan ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset," kata Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

    Baca juga: DPR Ungkap Alasan Kekayaan Tak Wajar Pejabat Tidak Diatur dalam UU Perampasan Aset

    Ibrahim mengatakan, DPR mengabaikan prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

    Bahkan, hingga pengesahan dilakukan, pihaknya tidak bisa mengakses draf RUU tersebut.

    ICW Laporkan Puan dan Habiburokhman soal UU Perampasan Aset Tak Disebar ke Publik

    "Sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website-website milik DPR," ujarnya.

    Baca juga: Dasco: Harta Bandar Judi Online Bisa Disita di UU Perampasan Aset, Ini Cara Beri Efek Jera

    ICW membantah klaim pimpinan DPR dan pimpinan Komisi III DPR yang menyebut bahwa pembahasan dilakukan secara transparan.

    Ibrahim mengungkapkan bahwa ICW belum pernah diajak berdiskusi terkait perumusan RUU tersebut

    "Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini," tegasnya.

    Baca juga: UU Perampasan Aset Disahkan, Draf Terbaru Belum Ada di Situs DPR

    Ibrahim menambahkan, pengaduan ICW telah diterima sekretariat MKD

    Pengaduan ke MKD ini merupakan tindak lanjut dari somasi yang sebelumnya dilayangkan pada 16 November.

    "Kami berharap, koalisi advokasi perampasan aset berharap tim daripada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat menindaklanjuti laporan kami dan memberikan sanksi terkait dengan dugaan tidak disebarluaskannya rumusan undang-undang perampasan aset," ungkapnya.

    Pengesahan RUU Perampasan Aset

    DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026).

    "Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?," kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

    "Setuju," seru anggota yang hadir.

    Pengambilan keputusan dilakukan di Rapat Paripurna ke-13, Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027.

    Terima kasih atas dukungan kepada KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Turut mendukung dengan Gabung Kompas.com PLUS

    Batas akses KARIN

    Kamu sudah mencapai batas akses KARIN.

    Gabung membership Kompas.com+ MAX untuk bertanya lebih banyak dan memahami berita dengan lebih leluasa.

    Khusus Member

    Akses Tanya Langsung Tersedia untuk Member

    Gabung membership Kompas.com+ MAX untuk bertanya lebih banyak dan memahami berita dengan lebih leluasa.

    Babak Baru Polemik Gibran Mundur, Usulan HMP Menguat di DPR

    Komentar
    Additional JS