Sosial Media
0
Mensinkronisasi logo dan berita terbaru...
    Home Berita Featured ICW Spesial UU Perampasan Aset

    ICW: UU Perampasan Aset Mestinya Atur Peningkatan Kekayaan Tak Wajar Pejabat - Kompas

    6 min read

     



    JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai ketentuan mengenai peningkatan kekayaan secara tidak wajar (illicit enrichment) mestinya diatur di Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah disahkan hari ini.

    "Yang harus sebenarnya masuk di dalam perumusan undang-undang perampasan aset adalah sehubungan dengan illicit enrichment penambahan harta kekayaan yang tidak wajar yang pada saat ini menjadi permasalahan ketimpangan ekonomi kita," kata Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

    Dengan tidak adanya ketentuan tersebut diatur di Undang-Undang Perampasan Aset, para pelaku korupsi yang bertambah harta kekayaannya dengan undang-undang yang disahkan saat ini belum tentu bisa dijerat.

    Baca juga: Puan Maharani: UU Perampasan Aset Mendesak Disahkan setelah 18 Tahun

    Ia menambahkan, DPR sendiri mengabaikan permintaan KPK untuk menetapkan norma illicit enrichment sebagai bagian dari undang-undang tersebut.

    ICW Laporkan Puan dan Habiburokhman soal UU Perampasan Aset Tak Disebar ke Publik

    ICW juga menyoroti alasan DPR tidak memasukkan ketentuan tersebut lantaran bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

    ICW memandang hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan.

    ICW menduga banyak anggota DPR yang tidak mampu membuktikan kekayaannya di LHKPN.

    "Dan itu bukan pelanggaran HAM ya. Kenapa DPR tidak berani mengatur illicit enrichment? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya. LHKPN-nya tidak benar, terdapat perusahaan-perusahaan yang mereka miliki tapi tidak tercatat di LHKPN," tegasnya.

    Baca juga: UU Perampasan Aset Disahkan, Atur Pembentukan 2 Badan Baru

    DPR ungkap alasan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment

    DPR RI mengungkap alasan tidak memasukkan ketentuan mengenai peningkatan kekayaan secara tidak wajar (illicit enrichment) dalam Undang-Undang Perampasan Aset.

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah DPR menyerap aspirasi para akademisi dan masyarakat, serta mempertimbangkan aspek hak asasi manusia (HAM).

    "Pertama soal illicit enrichment, kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ya. Ahli-ahli demikian juga," ujar Habiburokhman di Gedung DPR RI, Kamis (19/11/2026).

    Habiburokhman mengatakan bahwa DPR juga telah mempelajari penerapan ketentuan tersebut di sejumlah negara.

    Dia menyebutkan, Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan illicit enrichment karena dianggap bertentangan dengan HAM.

    Baca juga: UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Benarkah Koruptor Bisa Dihukum Mati?

    Selain itu, Habiburokhman juga menyinggung Jerman yang menurutnya pernah menggagalkan ketentuan tersebut melalui Mahkamah Konstitusi.

    "Lalu kami hadirkan setidaknya ada 15 elemen, ya, khusus juga mereka menyampaikan illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia," kata dia.

    Selain pertimbangan HAM, Habiburokhman menjelaskan bahwa DPR tidak memasukkan ketentuan tersebut karena UU Perampasan Aset adalah aturan formal yang mengatur tata cara atau hukum acara.

    Dengan demikian, lanjut dia, UU Perampasan Aset bukan aturan materiil yang memuat norma-norma penghukuman.

    "Jadi memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini," kata dia.

    Terima kasih atas dukungan kepada KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Turut mendukung dengan Gabung Kompas.com PLUS

    Batas akses KARIN

    Kamu sudah mencapai batas akses KARIN.

    Gabung membership Kompas.com+ MAX untuk bertanya lebih banyak dan memahami berita dengan lebih leluasa.

    Khusus Member

    Akses Tanya Langsung Tersedia untuk Member

    Gabung membership Kompas.com+ MAX untuk bertanya lebih banyak dan memahami berita dengan lebih leluasa.

    Pelaku Rela Dipenjara Asal Uang Triliunan Aman, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Jadi Solusi

    Komentar
    Additional JS