Isi Pertemuan Prabowo dengan 10 Eks Kapolri: Bahas Penyadapan hingga Pernyataan Dukungan - Kompas
JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (kapolri) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026) lalu rupanya membahas banyak hal.
Pada hari berlangsungnya pertemuan, Sekretariat Presiden menyebutkan bahwa pertemuan tersebut adalah silaturahmi antara Prabowo dengan para mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara.
"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi. Pertemuan ini turut menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan," tulis keterangan pers Sekretariat Presiden, Minggu.
Adapun 10 eks Kapolri yang hadir ialah Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, dan Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Setelah pertemuan tersebut dilaksanakan, barulah isi pembicaraan antara Presiden Prabowo dan para mantan Tribrata 1 (TB 1) itu mencuat.
Bahas penyadapan ilegal
Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Prabowo turut membahas kasus penyadapan ilegal oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat bertemu 10 mantan Kapolri.
"Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal. Yang kemudian memang kita sama-sama tahu, pada saat ini sudah kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum. Sehingga itu menjadi salah satu saja bagian daripada pembahasan yang kemudian dibahas oleh Presiden," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Meski demikian, Dasco mengaku tidak tahu apakah Prabowo memberi atensi khusus atau tidak, mengingat dirinya tidak ikut dalam pertemuan.
Selain itu, Dasco menyampaikan, Prabowo turut menyampaikan visi misi untuk memajukan Indonesia kepada 10 mantan Kapolri itu.
"Di situ kemudian selain silaturahmi, Presiden juga memaparkan visi-misi mengenai bagaimana untuk memajukan Indonesia ke depan, menggerakkan roda perekonomian, dan tentunya meminta dukungan dari pati-pati atau mantan Kapolri yang hadir pada saat kemarin. Nah, itu yang saya tahu," imbuhnya.
Tito yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri turut mengungkap singkat isi pertemuan Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri.
Menurut Tito, percakapan membahas soal situasi kebocoran negara.
"Ya, saya kira intinya pembicaraannya adalah, Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi, apa, kebocoran negara dan lain-lain," ungkap Tito di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Tito juga menyebutkan bahwa para eks kapolri turut membahas soal dukungan ke pemerintahan Presiden Prabowo.
"Saya mendengar juga intinya adalah PP Polri mendukung langkah-langkah yang dikerjakan, apa pun yang dikerjakan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat dan kemudian mendukung program-program beliau yang prorakyat, termasuk terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi," kata dia.
Nyatakan dukungan ke pemerintah
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membeberkan bahwa para mantan Kapolri itu memang menyampaikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo.
Ia mengatakan, 10 mantan kapolri dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto siap mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku.
"Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku,” kata Teddy.
Dalam pertemuan itu, Prabowo dan para mantan pimpinan Polri juga saling bertukar pikiran terkait isu-isu terkini.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu terjadi, khususnya mengenai internal institusi Polri,” ujar Teddy.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, Prabowo bertukar pandangan soal dinamika keamanan nasional saat bertemu dengan 10 mantan Kapolri.
“Bertukar pandangan dan pengalaman strategis lintas generasi dalam menghadapi dinamika dan tantangan keamanan nasional,” tulis Sjafrie, dikutip dari akun Instagram-nya, Senin (9/11/2026).
Menurut Sjafrie, pengalaman dan pengabdian para mantan Kapolri merupakan bagian dari kekayaan institusional bangsa.
Ia menilai, pemikiran para mantan Kapolri memiliki nilai strategis untuk memperkuat Polri agar menjadi institusi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Ada pesan politik di balik pertemuan ini?
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai pertemuan Prabowo dengan 10 mantan kapolri dapat dibaca sebagai komunikasi simbolis.
Menurut dia, Prabowo seolah ingin menunjukkan bahwa persoalan hukum yang menimpa Listyo Sigit tidak serta-merta menjadi persoalan seluruh institusi Polri.
“Presiden sepertinya hendak memberi pesan dengan menghadirkan figur-figur yang memiliki legitimasi historis untuk menunjukkan bahwa persoalan yang menimpa seorang mantan Kapolri tidak identik dengan persoalan seluruh institusi Polri,” ucap Bambang kepada Kompas.com, Senin (9/11/2026).
“Yang sedang menghadapi persoalan hukum adalah individu dan pihak-pihak yang diduga terlibat, bukan institusi Polri sebagai keseluruhan,” tambah dia.
Pesan ini dianggap penting karena kasus dugaan penyadapan tersebut berpotensi memicu krisis legitimasi di tubuh Polri.
Terlebih, berdasarkan keterangan awal penyidik, penyadapan diduga tidak hanya menyasar presiden, tetapi juga sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan masyarakat.
Bambang juga melihat pertemuan di Hambalang memiliki dimensi komunikasi kekuasaan.
Kehadiran Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan Kepala BIN disebut menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya dilihat sebagai masalah internal kepolisian.
“Ini sekaligus pesan bahwa persoalan yang berkembang tidak dipandang semata-mata sebagai konflik internal kepolisian, tetapi telah menjadi persoalan yang menyentuh kewibawaan dan keamanan negara,” jelas Bambang.
Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS