JAKARTA – Akses perlindungan perempuan dan anak di Jawa Tengah kini diperluas hingga tingkat kecamatan. Melalui program Kecamatan Berdaya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menghadirkan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) di seluruh 576 kecamatan. Hingga 9 November 2026, sebanyak 2.886 warga tercatat telah mengakses layanan tersebut.

Perluasan layanan ini mengantarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) meraih Indonesia Kita Award 2026 kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak. Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam malam penganugerahan di Hotel Patra Jasa, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ahmad Luthfi mengatakan, penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas kerja bersama pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Namun, menurut dia, hal yang lebih penting adalah memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat, terutama ketika membutuhkan perlindungan.

Karena itu, pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh kemudahan akses terhadap layanan pengaduan, konseling, pendampingan, hingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Apresiasi ini yang nantinya akan kita manfaatkan untuk lebih bersemangat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya perlindungan perempuan dan anak,” kata Luthfi seusai menerima penghargaan.

Program Kecamatan Berdaya digagas Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. Melalui program ini, kecamatan didorong menjadi pusat pelayanan sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Sasarannya tidak hanya perempuan dan anak, tetapi juga kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan pendampingan. Salah satu instrumen utamanya adalah RPPA yang kini telah tersedia di seluruh 576 kecamatan di Jawa Tengah.

Keberadaan RPPA di tingkat kecamatan diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh bantuan tanpa terkendala jarak maupun keterbatasan akses layanan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, menjelaskan, dari total 2.886 warga yang mengakses layanan RPPA hingga 9 November 2026, sebanyak 799 merupakan layanan konseling, 1.898 penanganan kasus, dan 189 layanan rujukan.

Menurut Uswatun, data tersebut menunjukkan RPPA telah berfungsi sebagai tempat masyarakat memperoleh bantuan, bukan sekadar kelembagaan yang dibentuk di tingkat kecamatan.

“Tugas kita adalah bagaimana RPPA itu memberikan pelayanan yang terbaik. Kita terus lakukan akselerasi, bagaimana Kecamatan Berdaya itu bisa memasifkan RPPA sehingga lebih berdampak, perempuan dan anak-anak terlindungi,” ujarnya.

Selain memperkuat layanan penanganan kasus, Pemprov Jateng juga mendorong upaya pencegahan agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terus berulang.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah pelatihan fasilitator pencegahan dan penanganan kekerasan melalui skema training of trainers (ToT). Fasilitator tersebut nantinya tidak hanya berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga melibatkan pondok pesantren, kepolisian, sekolah, masyarakat, hingga relawan.

“Kami akan bertemu Menteri PPA untuk meminta payung hukum terkait dengan adanya fasilitator untuk pencegahan dan penanganan kekerasan,” kata Uswatun.

Dengan perluasan layanan hingga tingkat kecamatan dan pelibatan berbagai unsur masyarakat, Pemprov Jateng berharap perlindungan perempuan dan anak tidak hanya berfokus pada penanganan setelah kekerasan terjadi.

Lebih dari itu, masyarakat diharapkan memiliki akses untuk melakukan pencegahan, melaporkan kasus, serta memperoleh pendampingan ketika menghadapi ancaman kekerasan. (*)