Kasus Korupsi Dana BNPB Melebar, KPK Periksa Mantan Kepala hingga Deputi Aktif TNI - Inilah
Selasa, 17 November 2026 - 21:55 WIB
Share

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. (Foto: dok-BNPB)
KecilBesar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami dugaan keterlibatan pihak internal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam perkara korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana.
Dua pejabat yang diperiksa sebagai saksi adalah mantan Kepala BNPB berinisial S (Suharyanto) dan seorang deputi BNPB yang masih berstatus prajurit TNI aktif.
Pemeriksaan terhadap keduanya dilakukan penyidik KPK dengan menggandeng Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI pada Kamis (12/11/2026).
"Jadi, pada pekan kemarin atau tepatnya pada Kamis (12/11), penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom (Pusat Polisi Militer) TNI untuk melakukan pemeriksaan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Budi menjelaskan, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dana siap pakai BNPB yang telah menjerat lima orang sebagai tersangka.
Penyidik mendalami mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk proses penunjukan langsung terhadap sejumlah vendor atau penyedia barang dan jasa.
"Semuanya didalami berkaitan dengan proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk soal penunjukan langsung kepada para vendor atau penyedia barang dan jasa ini seperti apa, karena kemudian diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut," ujarnya.
Baca Juga
Keterangan mantan Kepala BNPB dan deputi tersebut dinilai penting untuk mengungkap proses pengadaan yang tengah diselidiki KPK.
Adik Eks Kepala BNPB Jadi Salah Satu Tersangka
Kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 15 orang.
Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Salah satunya BS, adik Letjen TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. BS juga diketahui pernah menjadi tenaga ahli Kepala BNPB ketika S masih aktif menjabat.

Empat tersangka lainnya yakni GPS selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, RE selaku tenaga ahli Kepala BNPB, GP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras, serta SNG dari pihak swasta.
Baca Juga
Dalam pengembangan perkara, KPK juga menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026.
Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, dan Rp3,35 miliar. Selain itu, penyidik menyita 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
KPK juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut untuk mencari bukti tambahan.
KPK Koordinasi dengan Panglima TNI
Dalam perkembangan penyidikan, KPK telah menyampaikan informasi mengenai peran Letjen TNI berinisial S kepada Puspom TNI.
KPK kemudian mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada 20 Oktober 2026. Surat tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan dua prajurit TNI aktif dalam perkara korupsi dana siap pakai BNPB.
Pelibatan Puspom TNI dalam pemeriksaan saksi menjadi bagian dari koordinasi penanganan perkara yang turut melibatkan personel militer aktif.
Baca Juga
0 suka
0 bookmark
![]()
Tambahkan Inilah.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Topik
Share




