Kasus Penyadapan Ilegal Disebut Jadi Alarm Politisasi Polri | tempo

4 November 2026 | 21.32 WIB

LEMBAGA Bantuan Hukum atau LBH Jakarta menilai kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan tiga perwira tinggi Kepolisian RI menjadi alarm bahaya politisasi institusi kepolisian. Kasus tersebut dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap kewenangan dan penggunaan teknologi pengawasan oleh Polri.

Baca berita dengan sedikit iklan,

Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan menyatakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, hingga pengusaha bukan sekadar pelanggaran prosedur oleh anggota kepolisian. “Ini memperlihatkan risiko penyalahgunaan kewenangan ketika kepolisian tidak memiliki mekanisme kontrol demokratis dan akuntabilitas yang memadai,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 4 November 2026.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Berdasarkan keterangan Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI pada 3 November 2026, tiga perwira tinggi yang menjadi tersangka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Ahrie Sonta Nasution, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Eko Hadi Santoso.

Ketiganya diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS), tanpa verifikasi dan kepentingan penegakan hukum.

LBH Jakarta menilai kasus ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan politisasi Polri yang berlangsung sejak pemerintahan Joko Widodo hingga pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut LBH Jakarta, reformasi 1998 telah mengamanatkan pemisahan Polri dari TNI dan menempatkan kepolisian sebagai institusi sipil yang profesional serta tunduk pada prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Namun, reformasi itu dinilai belum berhasil membebaskan kepolisian dari kepentingan politik dan intervensi kekuasaan.

Fadhil menekankan bahwa Presiden Prabowo tidak dapat berlindung di balik alasan mewarisi persoalan tersebut. Sejak awal pemerintahan, tuturnya, Prabowo dinilai memiliki tanggung jawab politik dan konstitusional untuk memastikan Polri bekerja secara profesional dan menghormati hak asasi manusia.

Menurut LBH Jakarta, kedekatan institusi kepolisian dengan kekuasaan politik berpotensi mengaburkan batas antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, instrumen kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakat dapat berubah menjadi alat pengawasan, intimidasi, dan kontrol terhadap masyarakat maupun aktor politik.

LBH Jakarta juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kewenangan penyadapan. Selama ini, pengawasan terhadap Polri dinilai masih bertumpu pada mekanisme internal. Adapun lembaga pengawas eksternal, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), belum memiliki kewenangan penegakan hukum independen untuk mengoreksi penyalahgunaan kewenangan secara efektif.

Penyadapan ilegal, menurut Fadhil, merupakan ancaman terhadap hak privasi dan kebebasan sipil. Lembaga ini merujuk pada Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Karena itu, LBH Jakarta mendesak Keapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut tuntas perkara penyadapan ilegal secara transparan dan independen. Penegakan hukum diminta menjangkau seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang memerintahkan, memfasilitasi, mengetahui, maupun memperoleh manfaat dari praktik penyadapan tersebut.

LBH Jakarta juga mendesak Presiden membentuk tim independen untuk mengaudit sistem penyadapan dan pengawasan elektronik Polri. Tim tersebut diharapkan merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola, termasuk dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Penyadapan.

Selain itu, Fadhil menekankan bahwa Presiden dan DPR perlu menyediakan mekanisme pengawasan eksternal yang independen dan efektif terhadap kewenangan Polri, termasuk dalam pelaksanaan penyadapan. LBH Jakarta menegaskan reformasi Polri harus dilakukan secara struktural, bukan hanya melalui pergantian pejabat atau pemberian sanksi kepada individu yang terlibat.

Reformasi tersebut, menurut LBH Jakarta, harus mencakup pembenahan hubungan kepolisian dengan kekuasaan politik, penguatan netralitas institusi, pembatasan penempatan anggota Polri dalam jabatan sipil, pembenahan kultur komando, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban kepada publik.

Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) Komisaris Jenderal Asep Saprudin mengatakan para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur hukum terhadap nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.

“Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan para pengusaha,” kata Asep di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.

Asep berujar para tersangka juga diduga menghapus data log pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak penyadapan. Bareskrim Polri telah menahan para tersangka dan menjerat mereka dengan sejumlah pasal, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 KUHP, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tempo meminta konfirmasi soal penetapan tersangka ini kepada Listyo Sigit Prabowo hingga Selasa malam lewat nomor telepon pribadinya, tapi tak berbalas. Listyo sempat merespons pesan Tempo soal pemeriksaan kedua mantan anak buahnya, tapi ia menolak penjelasannya dikutip. Eko Hadi Santoso juga belum membalas konfirmasi hingga Selasa malam, 3 November 2026. Saat ini, telepon Eko Hadi sudah tidak aktif.

Penjelasan datang dari Krisna Murti, kuasa hukum Ahrie Sonta. Ia mengatakan kliennya membantah melakukan penyadapan terhadap orang-orang di lingkungan Istana, termasuk menyadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Selain pernah menjadi sekretaris pribadi Listyo, kata Krisna, Ahrie merupakan mantan ajudan Prabowo.

“Dia hanya menjalankan tugas dari pimpinan untuk menganalisis nomor yang diberikan pimpinannya itu. Kembali lagi, setiap pengembangan itu bergantung pada divisi yang menggunakan,” kata Krisna, Selasa malam. ●

Jangan lewatkan berita terbaru dari Tempo

Jadikan Tempo sebagai Sumber Pilihan di Google, untuk mendapatkan berita, analisis, dan liputan ekslusif terbaru