Kebutuhan Batu Bara PLN Tembus 173 Juta Ton pada 2027, ESDM Antisipasi Pasokan Seret - Viva

Jakarta, VIVA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mengantisipasi kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) pada 2027. Pasalnya, kebutuhan batu bara perusahaan setrum pelat merah tersebut diperkirakan mencapai 173 juta ton.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, PLN telah menyampaikan rencana kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik sepanjang 2027. Pemerintah pun mulai berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) untuk memastikan pasokan dapat terpenuhi.

Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan batu bara pembangkit tidak terganggu, terutama ketika memasuki pergantian tahun. Pemerintah ingin mengantisipasi potensi kekurangan pasokan akibat kontrak baru yang belum siap pada waktunya.

"Dan pada tahun 2027, PLN sendiri sudah menyampaikan kebutuhan untuk batu bara untuk pembangkit sekitar 173 juta ton. Jadi kami dengan teman-teman di Ditjen Minerba dan PLN sendiri sudah duduk bersama untuk memenuhi kebutuhan antisipasi itu jangan sampai pada saat ini ada pergantian tahun itu justru ini ada kontrak-kontrak baru lagi, ini sebenarnya bisa dilakukan repeat order," ujar Yuliot dalam Rapat Kerja dengan Komite II DPD di Jakarta, Senin, 9 November 2026.

ESDM Antisipasi Kebutuhan Batu Bara PLTU

Menurut Yuliot, koordinasi antara pemerintah dan PLN diperlukan agar pemenuhan kebutuhan batu bara bisa direncanakan lebih awal. Salah satu upaya yang dibahas adalah mengantisipasi kebutuhan kontrak pasokan sehingga pembangkit tidak harus menunggu proses pengadaan baru ketika memasuki tahun berikutnya.

Persoalan pasokan batu bara untuk PLTU, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan jumlah yang tersedia. Kesesuaian spesifikasi batu bara dengan kebutuhan masing-masing pembangkit juga menjadi faktor penting.

Yuliot menjelaskan, setiap pembangkit memiliki kebutuhan batu bara dengan karakteristik tertentu, termasuk nilai kalori. Karena itu, pasokan yang diberikan harus sesuai dengan spesifikasi teknis pembangkit agar operasionalnya tidak terganggu.

Ia mencontohkan, pembangkit yang membutuhkan batu bara dengan nilai kalori menengah dapat mengalami kendala apabila justru menerima pasokan batu bara berkalori rendah.

"Jadi ini yang kami sama-sama jaga di kementerian dan juga dengan teman-teman di Ditjen Minerba dan kementerian/lembaga lain yang terkait dengan ketersediaan energi primer ini," tutur Yuliot.

Dengan demikian, pemerintah perlu memastikan dua hal sekaligus, yakni ketersediaan volume batu bara dan kesesuaian kualitasnya dengan kebutuhan pembangkit listrik.

Kebutuhan Batu Bara PLN dan Pembangkit Swasta Capai 142 Juta Ton pada 2026

Yuliot juga memaparkan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik sepanjang 2026. Kebutuhan PLN bersama pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP) diperkirakan mencapai sekitar 142 juta ton.

Untuk mendukung kebutuhan dalam negeri, Kementerian ESDM telah menugaskan pemenuhan kewajiban pasokan batu bara domestik atau domestic market obligation (DMO) sebesar 215 juta ton.

Kebijakan DMO merupakan kewajiban bagi perusahaan batu bara untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Pasokan tersebut diperlukan untuk mendukung operasional berbagai sektor, termasuk pembangkit listrik.

Pemerintah terus mengawasi pemenuhan kebutuhan energi primer agar pasokan untuk pembangkit tidak mengalami gangguan. Hal ini menjadi penting karena batu bara masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam sistem kelistrikan nasional.

Cadangan Listrik Nasional Hanya Sekitar 1 GW

Selain membahas kebutuhan batu bara, Yuliot turut menyoroti kondisi kapasitas pasokan listrik nasional. Ia mengungkapkan, kapasitas terpasang pembangkit listrik Indonesia saat ini mencapai sekitar 79 gigawatt (GW).

Namun, daya mampu pasok listrik berada di kisaran 55 GW, sedangkan beban puncak mencapai sekitar 54 GW. Artinya, selisih antara kemampuan pasokan dan kebutuhan listrik tertinggi hanya sekitar 1 GW.

Yuliot menilai kondisi tersebut membuat cadangan kapasitas atau reserve margin kelistrikan nasional relatif tipis. Padahal, cadangan daya diperlukan untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan pada pembangkit listrik berkapasitas besar.

"Jadi ini cadangan kita, reserve margin kita relatif tipis, itu hanya 1 GW. Kalau 1 GW ini mungkin pada saat itu ada gangguan terhadap pembangkit besar, ini bisa kondisinya agak memprihatinkan atau ini sistemnya akan terganggu secara keseluruhan," ujar Yuliot.

Ia mengingatkan, gangguan pada satu pembangkit besar berpotensi memberikan dampak terhadap sistem kelistrikan apabila tidak tersedia cadangan pasokan yang memadai.

Yuliot juga menyinggung sejumlah kejadian gangguan kelistrikan yang pernah terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya sistem kelistrikan Sumatra, sistem Khatulistiwa di Kalimantan, Sulawesi, hingga Pulau Jawa.

"Jadi untuk kasus di Sumatra tempo hari, ya kemudian itu ada sistem Khatulistiwa di Kalimantan, dan juga di Sulawesi tempo hari pernah kejadian, dan juga di Pulau Jawa pun pernah kondisi krisis tersebut," lanjutnya.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional. Pemenuhan kebutuhan batu bara untuk PLTU, termasuk rencana kebutuhan PLN sebesar 173 juta ton pada 2027, menjadi salah satu aspek yang perlu diantisipasi agar operasional pembangkit tetap berjalan.

Pemerintah pun perlu memastikan ketersediaan batu bara sesuai volume dan spesifikasi yang dibutuhkan pembangkit, sekaligus menjaga cadangan daya agar sistem kelistrikan nasional tetap andal.