Kelakar Prabowo Saat Ubek-ubek Podium: Jangan-jangan Aku Disadap - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung kasus penyadapan terhadap dirinya saat berpidato dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai Nadem, Rabu (11/11/2026).

Awal mulanya, ia menyebut bahwa ada banyak dinamika yang terjadi di Indonesia dalam beberapa terakhir sehingga ia sempat hilang fokus 

Hal ini disampaikan karena ia lebih dulu menyapa menteri-menteri yang hadir dalam acara tersebut, bukan para ketua umum partai politik.

Baca juga: Surya Paloh Sebut Presiden Prabowo Tidak Boleh Gagal Pimpin Indonesia

"Waduh salah saya nih, harusnya pimpinan partai politik duluan. Ketua Umum Partai Golkar Saudara Bahlil Lahadalia. Minta maaf. Beberapa hari ini agak, agak penuh dinamika," ujar Prabowo di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam.

Prabowo kemudian mencari-cari sesuatu di sekitar dan bawah mimbar tempatnya berpidato.

Ia berseloroh bahwa ia khawatir kena sadap lagi.

"Jangan-jangan disadap aku ini," kata Prabowo.

Baca juga: Surya Paloh Sebut Nasdem Dapat Energi Positif dari Prabowo

Kasus penyadapan Prabowo

Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan 3 perwira tinggi Polri lainnya, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi, sebagai tersangka kasus penyadapan.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat," kata Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).

Asep menjelaskan, dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Baca juga: Prabowo Hadiri Peringatan HUT Nasdem, Gibran Tak Terlihat

Polisi juga menduga para tersangka menghapus jejak penyadapan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.

Dalam penyidikan kasus ini, polisi menyita 11 unit telepon seluler, satu unit tablet iPad, dan empat USB flash drive sebagai barang bukti.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.

Baca juga: Dudung Sebut Kasus Jenderal Listyo Sigit Jadi Momentum Pembenahan Polri

Mereka juga dijerat Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun.

Selain itu, polisi menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.

Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS

Batas akses KARIN

Tidak akurat Tidak relevan Menyinggung Terlalu lama Isu privasi Lainnya

Khusus Member

Skandal Penyadapan Presiden oleh Jenderal Listyo Sigit, Yusril: Masalah Serius bagi Negara