JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra angkat bicara mengenai kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh empat jenderal aktif Polri, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Herindra menegaskan apa yang para jenderal lakukan itu merupakan tindakan makar.

"Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja," ujar Herindra, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Saat ditanya siapa dalang yang memerintahkan Listyo dan kawan-kawan melakukan penyadapan, Herindra bungkam.

Baca juga: Pakar Singgung Skandal Watergate, Isi Penyadapan Prabowo Bisa Terbongkar di Persidangan

Herindra hanya membeberkan bahwa dia harus melaporkan sesuatu ke Prabowo.

"Saya harus ada yang dilaporin ke Presiden," imbuh dia.

Sebelumnya, Bareskrim menetapkan tiga jenderal Polri sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026). Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Eko Hadi, dan Inspektur Jenderal Ahrie Sonta.

Baca juga: Daftar Perangkat yang Disita Bareskrim Polri dalam Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

Lalu, pada Kamis (5/11/2026), polisi menetapkan satu jenderal Polri lainnya sebagai tersangka, yakni Inspektur Jenderal Slamet Uliandi.

Kronologi Prabowo disadap Listyo dan Jenderal Polri lain

Komisaris Jenderal Asep Safrudin membeberkan kronologi lengkap para jenderal Polri melakukan penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik.

Asep menjelaskan, dugaan tindak pidana itu dilakukan ketiga tersangka tersebut dalam kurun waktu 2025-2026.

Baca juga: Menguji Narasi Makar dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Tak Bisa Serta-merta...

"Saya jelaskan kronologi singkat kejadian. Yaitu pada periode tahun 2025 hingga 2026, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2010," ujar Asep dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026) malam.

Asep menjelaskan, ada sejumlah nomor ponsel yang dimasukkan ke Lawful Interception Management System tanpa verifikasi.

Setelah dimasukkan ke sistem tersebut, nomor ponsel itu disadap, padahal sedang tidak ada proses penegakan hukum yang berlangsung.

Baca juga: Yusril: Penyadapan Presiden Prabowo Jadi Masalah Serius bagi Negara

"Selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2026 tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem listed tersebut," ucapnya.

Asep menyampaikan, petugas yang mengetahui tindakan ilegal itupun membuat Laporan Polisi (LP) pada tanggal 30 Oktober 2026.

Setelah itu, kata dia, Bareskrim langsung memeriksa 10 saksi dan 3 ahli.

Baca juga: Gonjang-ganjing Penetapan Tersangka Listyo Sigit dan 2 Jenderal Lain karena Sadap Prabowo

"Kemudian kita telah melakukan penyitaan barang bukti yaitu berupa ponsel sebanyak 11 unit, 1 unit iPad, dan flashdisk 4 buah," kata Asep.

Asep menjelaskan, setelah dilakukan serangkaian penyidikan secara scientific crime investigation, penyidik akhirnya menetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi sebagai tersangka.

"Sedangkan 1 orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi yaitu saudara SU," kata dia.

Baca juga: Listyo Sigit Diduga Sadap Prabowo sejak 2025, Saat Masih Menjabat Kapolri

Asep mengungkapkan, ketiga tersangka ini diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pengusaha.

Untuk modus operandi-nya, ia menyebut, pada kurun waktu 2025-2026, Listyo, Eko, dan Ahrie memerintahkan penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, yang kemudian dilakukan penyadapan tanpa ada kaitannya dengan penegakan hukum.

Mereka juga menghapus jejak log pada bulan Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak tersebut.

Baca juga: Prabowo Bentuk BRAN, Cak Imin Sebut Seperti Proklamasi Kedua

"Yang seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan harusnya sesuai aturan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 5 Tahun 2010, di mana harus menjamin prinsip penyelidikan Hak Asasi Manusia, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan dengan tujuan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perbuatan tindak pidana dan berdasarkan undang-undang," kata Asep.

Atas perbuatannya itu, para tersangka disangkakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana selama 10 tahun.

Lalu, Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun.

Terakhir, Pasal 32 ayat 1 dengan ancaman pidana 8 tahun.

Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS