Ketua DPR Puan: Gibran Masih Wapres, Jangan Berandai-andai dan Picu Keresahan - Kompas
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka masih berstatus Wakil Presiden (Wapres).
Hal tersebut Puan sampaikan dalam merespons banyaknya desakan Gibran mundur dari partai-partai.
"Ya sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah apa. Pak Wapres, Mas Gibran masih Wapres," ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan meminta publik tidak berandai-andai mengenai isu Gibran mundur dari Wapres.
Respons PDIP hingga Demokrat soal MA Batalkan Suket Wapres Gibran
Menurutnya, jangan sampai ada isu yang memicu keresahan di masyarakat.
"Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang, dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi, kemudian memicu keresahan di masyarakat," tuturnya.
Baca juga: PDI-P Sebut Hak Menyatakan Pendapat Paling Rasional untuk Polemik Ijazah Gibran
Sementara itu, Puan menekankan dirinya tidak akan mencampuri internal partai yang mengusulkan Gibran mundur.
"Kita tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Itu hak partai-partai," ucap Puan.
"Ya saya tidak akan mencampuri urusan partai lain. Silakan saja partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah partai menyampaikan bahwa Gibran memiliki opsi mundur atau dimakzulkan.
Salah satunya Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon.
Jansen mengatakan, legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres sudah tidak memenuhi syarat lagi.
Hal tersebut menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Baca juga: PKB Pertimbangkan Hak Menyatakan Pendapat untuk Polemik Ijazah Gibran, Gerindra Terbuka
"Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, bahkan lebih jauh lagi di poin 3: hakim memerintahkan untuk dimusnahkan, maka mau tidak mau saya harus mengatakan, secara hukum, legitimasi Mas Gibran saat ini selaku Wapres, mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD, sudah tidak lagi memenuhi syarat," tulis Jansen dalam akun X-nya.
Kompas.com telah mendapat izin dari Demokrat untuk mengutipnya, Minggu (1/11/2026).
"Jika 'letterlijk' mengikuti amar atau kalimat dalam putusan MA sebagai sumber hukumnya, maka status Mas Gibran saat ini tidak lagi sah dan batal demi hukum sebagai Wapres, mengikuti status suket yang dipakai. Yang sekarang oleh MA bahkan diperintahkan untuk dimusnahkan," sambungnya.
Jansen menyampaikan, berhubung Gibran sudah tidak lagi sah menjadi Wapres, maka pilihannya hanya ada dua, yakni mengundurkan diri atau dimundurkan secara terhormat.
"Karena sudah tidak lagi sah dan memenuhi syarat sebagai Wapres, maka pilihannya saat ini menurut saya tinggal 2: Mas Gibran mundur dari Wapres secara terhormat, atau DPR cq MPR yang 'memundurkan' beliau dengan mengaktifkan Pasal 7A UUD," tegas Jansen.
Baca juga: Jokowi, Gibran dan Rontoknya Simpul Loyalitas Solo
Jansen menjelaskan, berhubung perkara ini terkait jabatan kenegaraan, jika Gibran tidak mau mundur sendiri, maka DPR cq MPR lah yang akan menjadi eksekutornya.
Dia menekankan, putusan MA ini hanya sekadar berhenti di atas kertas saja jika tidak dilaksanakan.
"Apakah perkara ini akan lanjut ke 'eksekusi' politik di DPR cq MPR? Mari bersama kita tunggu. Kalau soal ini belum 'level' saya untuk membicarakannya. Ini sudah masuk urusan para 'dewa-dewa' yang 'maqomnya' ada di 'langitan'. Untuk kita yang 'levelnya' masih di 'daratan' baru bisa sekadar memberi pendapat hukum saja," imbuh Jansen.
Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS
PDI-P Respons Putusan Ijazah Gibran, Singgung Ketaatan Hukum