JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menekankan pentingnya transparansi dalam penangkapan seorang pedagang singkong asal Pekalongan yang menjadi tersangka dalam aksi 28 Oktober 2026 lalu.

"Ya, yang pertama-tama memang penting untuk dijelaskan prosesnya biar akuntabilitasnya ada, ya, transparansinya ada," kata Anggota Kompolnas Mohammad Choirul Anam kepada Kompas.com, Kamis (5/11/2026).

Baca juga: Usai 5 Hari Ditahan, Andi Pedagang Singkong Asal Pekalongan Kini Wajib Lapor Senin-Kamis

Lebih lanjut, ia menilai bahwa apabila kasus tersebut berkaitan dengan aksi unjuk rasa pada 28 Oktober lalu yang merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, langkah penegakan hukumnya perlu untuk dievaluasi kembali.

Menurutnya polisi harus meninjau kembali kasus kekerasan yang terjadi pada 28 Oktober 2026 lalu.

"Ya, kalau itu memang terkait misalnya aksi 28 Oktober kemarin, bagian dari kebebasan berekspresi, ya, saya kira penting untuk meninjau ulang apakah kasus-kasus ini diteruskan ataukah tidak," ujarnya.

Baca juga: Penahanan Ditangguhkan, Andi Pedagang Singkong Asal Pekalongan Tak Bisa Bawa Pulang Sepedanya

Meski demikian, Kompolnas tetap memandang bahwa penyampaian pendapat di ruang publik harus tetap berjalan secara damai serta menghindari unsur kebencian, baik yang bernuansa SARA maupun permusuhan antargolongan.

Penyampaian aspirasi juga tetap harus dilakukan dengan cara yang mendidik.

"Nah, langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebebasan berekspresi itu dilakukan dengan cara yang damai, ya, cara yang menghindari siar kebencian, terus cara menghindari kebencian ras, etnis, ya, penting untuk tetap dilakukan tapi dengan cara yang membangun, mendidik, dan sebagainya," ucapnya.

Baca juga: Tangis Pedagang Singkong asal Pekalongan Pecah Saat Bertemu Anak Istri Usai Penahanannya Ditangguhkan

Di akhir keterangannya, Kompolnas menyarankan agar penanganan perkara ini dilihat dalam spektrum yang lebih luas dengan mempertimbangkan opsi-opsi penyelesaian di luar jalur litigasi, seperti penerapan keadilan restoratif (restorative justice).

"Oleh karenanya, sekali lagi ini penting untuk dilihat dalam spektrum yang lebih luas, ya, dan memang ada baiknya untuk ditinjau ulang langkah penegakan hukum ini, toh juga ada langkah-langkah yang dimungkinkan secara hukum restoratif," ungkapnya.

Jadi Tersangka

Diberitakan sebelumnya seorang pedagang singkong asal Pekalongan, Jawa Tengah, Andi Supriyatin (41), mengabarkan dirinya ditangkap pihak kepolisian di Jakarta pada Rabu (28/10/2026) pagi.

Baca juga: Habiburokhman Janji Lindungi Pedagang Singkong yang Jadi Tersangka Demo

Sebelum ditangkap, Andi diketahui tengah mengayuh sepeda dari Pekalongan menuju Jakarta untuk berpartisipasi dalam aksi demonstrasi pada 28 Oktober 2026.

Kabar penangkapan tersebut disampaikan langsung oleh Andi kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp sekitar pukul 08.12 WIB.

Dalam pesan singkatnya, ia meminta agar informasi mengenai penangkapannya diteruskan kepada rekan-rekannya.

"Aku ditangkap di Bareskrim Polri Jakarta. Tolong kabarkan ini ke teman-teman. Udah ditetapkan tersangka semalam lagi pas tidur. Tolong, Pak. Demi Allah beneran aku diam-diam chat," tulis Andi dalam pesan WhatsApp yang dikirimkan ke wartawan Kompas.com, Rabu (28/10/2026).

Baca juga: Istri Pedagang Singkong Pekalongan Ceritakan Momen Haru Saat Suami Video Call dengan Anak

Tak lama setelah itu, Andi kembali membalas dengan kalimat singkat, "Tolong, Pak."

Namun, sejak pukul 08.30 WIB, nomor ponsel Andi sudah tidak dapat dihubungi kembali.

Andi juga melampirkan sejumlah dokumen kepolisian yang menyatakan dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penghasutan untuk melawan penguasa umum.

Baca juga: Toa Masjid Al Falaah Ciputat Tangsel Ditembaki, Kemenag Kirim 2 Pengeras Suara Baru

Berdasarkan berkas dokumen yang dikirimkan Andi, tercantum surat penetapan tersangka dari Bareskrim Polri tertanggal 28 Oktober 2026.

Dalam surat tersebut, Andi disangkakan melanggar Pasal 246 dan/atau Pasal 247 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terkait dugaan penghasutan untuk melawan penguasa umum.

Tangguhkan Penahanan

Diberitakan polisi tangguhkan penahanan Andi seusai melakukan penahanan selama lima hari.

Baca juga: Istana Minta Pengusutan Kasus Penyadapan Listyo Sigit dkk Transparan

Selama masa penangguhan, Andi diwajibkan melapor kepada kepolisian dua kali dalam sepekan, yakni setiap Senin dan Kamis.

"Selama penangguhan ini, saya wajib lapor seminggu itu dua kali, Senin dan Kamis. Durasinya berapa lama wajib lapor saya sendiri belum tahu. Tapi alhamdulillah dapat keringanan, sudah ditandatangani selama dua minggu," ujar Andi dikutip dari Kompas.com, Selasa (3/11/2026).