Sosial Media
0
Mensinkronisasi logo dan berita terbaru...
    Home Berita Featured ICW KPK Spesial

    KPK Respons Temuan ICW soal Biaya Influencer Rp14,7 Miliar: Kami Lihat Apakah Ada Unsur Korupsi nya - Kompas

    4 min read


    Close Ads x

    Kompas.tv - 11 November 2026, 13:18 WIB

    kpk-respons-temuan-icw-soal-biaya-influencer-rp14-7-miliar-kami-lihat-apakah-ada-unsur-korupsinya

    Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/9/2026). (Sumber: ANTARA/Rio Feisal.)

    JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian yang disorot Indonesia Corruption Watch (ICW) mendapat respons Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Lembaga antirasuah itu menyatakan perlu melihat ada tidaknya unsur dugaan korupsi beserta kewenangannya, sebelum menentukan tindak lanjut atas temuan tersebut.

    "Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.

    "Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak."

    Ketika ditanya mengenai dugaan konflik kepentingan, Budi meminta kementerian terkait terlebih dahulu mengevaluasi seluruh proses pengadaan. Evaluasi tersebut perlu mencakup tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

    Baca Juga: Kronologi Geger Isu Wapres Gibran Mundur, Pertemuan Presiden Prabowo hingga Bakal ‘Fight’ PTUN?

    "Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya,” tutur Budi.

    Diberitakan Kompas.tv sebelumnya, sorotan ini bermula dari temuan ICW yang dipublikasikan pada Senin (9/11/2026).

    Berdasarkan data realisasi pengadaan pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), ICW menemukan delapan paket pengadaan dengan total nilai Rp14.696.955.002.

    Delapan paket tersebut terdiri atas lima paket di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta tiga paket di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025-2026. 

    Seluruhnya mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, yang menurut ICW kepemilikannya bermuara pada Raffi Ahmad.

    Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Buka Lowongan Kerja Pegawai Non ASN: Cek Kualifikasi dan Persyaratan Dokumennya

    Pengadaan di Kemendikbudristek mencakup penayangan konten YouTube RANS Entertainment, Instagram Reels, Instagram Story, TikTok Raffinagita1717, serta kehadiran dalam acara.

    Sementara itu, pengadaan di KKP meliputi dua paket influencer engagement dan jasa publikasi influencer untuk Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna.

    ICW menduga spesifikasi pengadaan mengarah pada satu penyedia sehingga menutup ruang persaingan bagi penyedia lainnya.

    Organisasi tersebut juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

    Selain itu, ICW mempertanyakan keterbukaan pengukuran manfaat belanja jasa tersebut dan keterkaitannya dengan tugas serta rencana strategis kementerian.

    Baca Juga: ICW Soroti Dana Belanja Jasa Rp14,6 Miliyar Dari Dua Kementerian ke Perusahaan Raffi Ahmad,

    Menanggapi sorotan itu, PT Rans Entertainmen Indonesia melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (10/11/2026) menyatakan kerja sama RANS maupun anak usahanya dengan pemerintah dilakukan secara profesional.

    RANS menyebut proses kerja sama dilakukan melalui mekanisme seperti Inaproc.id atau ecatalogue.com yang dapat diakses publik. Perusahaan juga menyatakan mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan instansi terkait.

    Menurut RANS, nilai Rp14,7 miliar mengacu pada daftar tarif komersial yang umum digunakan untuk klien perusahaan. Nilai itu mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, serta aktivitas promosi lainnya.

    Perusahaan juga menyatakan memahami perhatian publik mengenai potensi konflik kepentingan terkait posisi Raffi sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus Utusan Khusus Presiden.

    Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

    Sumber : Antara, Kompas.tv

    Komentar
    Additional JS