Mahasiswa UI Kritik Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota - Beritasatu

Depok, Beritasatu.com - Rencana pembangunan sekolah rakyat yang disebut-sebut berada di kawasan hutan kota Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, mendapat tanggapan dari sejumlah mahasiswa. Mereka meminta pemerintah mempertimbangkan kembali penggunaan lahan tersebut dan mencari alternatif lokasi agar pembangunan fasilitas pendidikan tidak mengorbankan kawasan hijau.
Wacana pemanfaatan sebagian lahan hutan kota UI ini sebelumnya disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Rencana tersebut menuai perhatian mahasiswa karena kawasan hutan UI dinilai memiliki fungsi ekologis sekaligus menjadi ruang terbuka hijau yang penting bagi masyarakat.
Salah satu mahasiswa FISIP UI, Joana, mengatakan pihaknya tidak sepenuhnya menolak program sekolah rakyat. Menurutnya, upaya pemerintah untuk memperluas akses dan memajukan pendidikan merupakan hal positif. Namun, ia mempertanyakan keputusan menggunakan kawasan hutan kota sebagai lokasi pembangunan.
“Kalau dari saya sendiri, sebenarnya jika melihat manfaat program sekolah rakyat, saya tidak bisa mengatakan sepenuhnya tidak setuju. Sebab, apabila program ini memang bertujuan untuk memajukan pendidikan, tentu hal tersebut merupakan sesuatu yang baik. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita harus mengorbankan kawasan hutan yang selama ini sudah ada dan memang diperuntukkan sebagai kawasan konservasi alam?” ujar Joana.
Dia juga mempertanyakan alasan pemerintah harus membangun sekolah baru dengan memanfaatkan lahan hutan UI. Menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan perbaikan dan peningkatan kualitas sekolah yang sudah tersedia di berbagai daerah sebagai alternatif untuk memperluas akses pendidikan.
Sementara itu, mahasiswa FISIP UI lainnya, Ali, menyoroti kesiapan penyelenggaraan sekolah rakyat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu memperhatikan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan kelayakan fasilitas, kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik, hingga kesejahteraan para guru.
“Saya juga mempertanyakan mengapa program sekolah rakyat harus dipusatkan di Jakarta, bahkan sampai harus menggunakan lahan hutan UI. Mengapa pemerintah tidak lebih dahulu meningkatkan kualitas sekolah-sekolah yang sudah ada di berbagai daerah? Mengapa harus membangun fasilitas baru dengan mengorbankan kawasan hutan, jika fasilitas pendidikan yang sudah tersedia masih bisa diperbaiki?” kata Ali.
Selain rencana pembangunan sekolah rakyat di sekitar UI, pemerintah juga berencana memperluas sekolah rakyat terintegrasi di kawasan Margaguna, Jakarta Selatan. Namun, rencana pemanfaatan lahan tersebut masih memerlukan penyelesaian administrasi, termasuk penyusunan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Universitas Indonesia.