Mengapa Kekayaan Tak Wajar Pejabat Tidak Masuk UU Perampasan Aset? - Beritasatu

Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR mengungkap alasan kekayaan tidak wajar pejabat atau illicit enrichment tidak dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang telah disahkan menjadi undang-undang.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan dalam penyusunan RUU Perampasan Aset, DPR mengacu pada regulasi perampasan aset di Amerika Serikat dan Inggris. Menurut dia, kedua negara tersebut tidak memasukkan ketentuan mengenai kekayaan tak wajar pejabat dalam regulasi mereka.
"Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan, illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan," katanya kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Politikus Gerindra itu juga menyinggung masukan masyarakat agar ketentuan mengenai kekayaan tak wajar pejabat tidak dimasukkan dalam RUU Perampasan Aset.
Menurut Habiburokhman, pencantuman ketentuan tersebut dalam RUU Perampasan Aset berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).
"Mereka menyampaikan illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia," katanya.
Sementara itu, draf awal RUU Perampasan Aset yang diterima Beritasatu.com memuat ketentuan mengenai kekayaan tak wajar pejabat atau illicit enrichment. Ketentuan tersebut secara spesifik diatur dalam Pasal 5.
Pasal itu menjelaskan indikator aset yang tidak seimbang dengan kekayaan yang dilaporkan penyelenggara negara. Berikut bunyi ketentuan tersebut:
Aset yang tidak seimbang dapat diperoleh dari petunjuk perhitungan total kekayaan yang diperoleh, antara lain, dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan pajak penghasilan pegawai (LP2P), atau surat pajak tahunan (SPT).
Yang dimaksud dengan “tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah” adalah perolehan yang berasal dari penghasilan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, ketentuan dalam pasal tersebut kemudian dihapus. Hingga RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang, aturan mengenai kekayaan tak wajar pejabat atau illicit enrichment tidak lagi tercantum di dalamnya.