MPR Punya Waktu 60 Hari untuk Tetapkan Wapres Pengganti Gibran - Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri dari jabatannya.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, tenggat waktu tersebut mengacu pada ketentuan konstitusi yang mengatur proses pengisian jabatan Wakil Presiden.

"Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran," ujar Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," lanjutnya.

Baca juga: Ketua MPR Sebut Gibran Tak Beri Alasan Mundur dari Wapres

Muzani berharap proses penggantian Wakil Presiden tersebut dapat berjalan dengan baik. Dia juga meminta doa dan dukungan masyarakat agar proses tersebut menjadi praktik ketatanegaraan yang baik bagi Indonesia.

"Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," kata Muzani.

Baca juga: Gibran Sudah Serahkan Surat Pengunduran Dirinya kepada Prabowo

Sebelum itu, Muzani mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.

Gibran menyampaikan surat tersebut saat menemui pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Kamis. Pertemuan itu berlangsung sekitar 20 menit.

Menurut Muzani, Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri yang sama kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca juga: Setelah Gibran Mundur, Dua Nama untuk Satu Kursi

Dalam pertemuan tersebut, Gibran meminta MPR segera memproses surat pengunduran dirinya.

Menindaklanjuti permintaan itu, pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah selanjutnya.

MPR kemudian akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk menentukan langkah berikutnya.

Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS

Batas akses KARIN

Tidak akurat Tidak relevan Menyinggung Terlalu lama Isu privasi Lainnya

Khusus Member

Berniat Mundur, Gibran Dinilai Salah Pilih Jalur Temui Prabowo