Panja Komisi III DPR Setujui Laporan Timus RUU Perampasan Aset - Lensa Hukum
Panja Komisi III DPR Setujui Laporan Timus RUU Perampasan Aset
LensaHukum.co.id, Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki tahapan berikutnya setelah Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR menyetujui laporan hasil penyusunan tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin). Persetujuan tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan pembahasan dalam rapat kerja guna mengambil keputusan tingkat pertama, dilansir dari Detikcom.
Keputusan itu diambil dalam rapat Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, laporan yang memuat hasil penyempurnaan rancangan regulasi disampaikan kepada anggota Panja sebelum diputuskan bersama.
Wakil Ketua Panja Komisi III DPR Soedeson Tandra menjelaskan bahwa timus dan timsin telah menuntaskan mandat yang diberikan. Pekerjaan kedua tim mencakup penyempurnaan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perampasan Aset.
Proses penyempurnaan tersebut tidak hanya melibatkan anggota tim yang bertugas merumuskan materi pembahasan. Ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) turut dilibatkan untuk memastikan ketepatan penyusunan naskah regulasi.
Soedeson Tandra menjelaskan sejumlah aspek redaksional yang telah diperbaiki dalam penyelesaian pekerjaan kedua tim tersebut.
"Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan," kata Soedeson Tandra.
Selain memperbaiki tata bahasa dan penulisan, timus serta timsin melakukan pemeriksaan terhadap hubungan antarpasal. Penelusuran juga mencakup ketepatan pengacuan pasal dan kesesuaian bagian penjelasan dengan ketentuan yang tercantum dalam rancangan undang-undang.
Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari ketidaksesuaian rumusan maupun perbedaan pemaknaan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya. Dengan demikian, hasil pembahasan Panja dapat dituangkan secara konsisten dalam naskah RUU.
Soedeson menyampaikan bahwa pemeriksaan bagian penjelasan menjadi salah satu bagian dari pekerjaan sinkronisasi yang telah dituntaskan.
"Timus dan timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan tingkat Panja," ujarnya.
Perubahan lainnya berkaitan dengan penyebutan resmi rancangan undang-undang tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan, nomenklatur yang digunakan kini secara khusus mencantumkan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya sebagai cakupan pengaturan.
Soedeson menerangkan perubahan nama tersebut dalam penyampaian laporan hasil pekerjaan timus dan timsin kepada Panja.
"RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang kini telah berubah menjadi RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya sesuai hasil pembahasan," katanya.
Setelah menyampaikan perkembangan penyusunan dan penyelarasan naskah, Soedeson menyerahkan hasil pekerjaan kedua tim kepada Panja. Penyerahan tersebut dimaksudkan agar laporan dapat diproses melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan bersama.
"Selanjutnya kami serahkan laporan ini kepada panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama," sambung dia.
Panja sepakati laporan dan jadwalkan rapat kerja
Ketua Panja Habiburokhman kemudian meminta tanggapan anggota mengenai hasil kerja timus dan timsin. Permintaan persetujuan disampaikan dalam forum rapat setelah laporan tersebut diterima oleh pimpinan Panja.
Anggota Panja menyatakan persetujuan terhadap laporan yang disampaikan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, hasil perumusan dan sinkronisasi dapat diteruskan ke agenda pembahasan berikutnya.
Habiburokhman menyampaikan pertanyaan kepada anggota Panja untuk memastikan persetujuan forum terhadap laporan kedua tim.
"Pimpinan menerima pendapat dari anggota panja. Apakah laporan dari timus dan timsin dapat disetujui?" tanya Habiburokhman.
Agenda berikutnya adalah rapat kerja Komisi III DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada tahap pengambilan keputusan tingkat pertama.
Rapat lanjutan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/11), pukul 13.00 WIB. Jadwal itu disampaikan Habiburokhman setelah anggota Panja menyepakati laporan hasil kerja timus dan timsin.
Dalam penyampaian agenda berikutnya, Habiburokhman kembali menjelaskan tahapan pembahasan yang akan dilaksanakan pada siang hari tersebut.
"Selanjutnya akan dilanjutkan rapat kerja dalam rangka pembahasan tingkat kedua, tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pukul 13.00 siang ini," tuturnya.
Dengan demikian, persetujuan laporan timus dan timsin menjadi tahapan yang mendahului rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama. Pembahasan selanjutnya tetap berfokus pada RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sesuai nomenklatur yang telah disepakati.
