Pasal Makar di Kasus Penyadapan yang Menjerat Listyo Sigit - Tempo

PENYIDIK Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia melakukan gelar perkara kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. “Hari ini, kami akan melaksanakan gelar secara internal bahwa penyidikan ini prosedural dan profesional berdasarkan fakta,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Susatyo Purnomo Condro di Gedung Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Jakarta Selatan, pada Kamis, 19 November 2026.
Susatyo mengatakan penyidik tengah mendalami dugaan tindak pidana makar terhadap empat tersangka kasus penyadapan presiden. Mereka terdiri atas Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, dan Inspektur Jenderal Slamet Uliandi. Total ada 59 orang saksi yang diperiksa sejak terbit laporan polisi. Pada Sabtu, 21 November 2026, penyidik kepolisian akan melakukan gelar perkara dengan kejaksaan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Melalui laman Case Management System milik Kejaksaan RI, tampak sejumlah Pasal yang dikenakan polisi kepada empat tersangka dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), yakni Pasal 191, Pasal 193 Ayat 1, Pasal 196 ayat 1, dan Pasal 20 huruf a, b, c, d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Susatyo menegaskan, ada atau tidaknya tindak pidana makar harus memenuhi tiga hal, yakni perbuatan pemufakatan, persiapan, dan perbuatan permulaan. “Hal ini harus kami buktikan. Konstruksi telah kami gelar pada hari ini dan besok kami akan bersama jaksa penuntut,” ujarnya.
Berikut rincian pasal yang dikenakan kepada para tersangka berdasarkan SPDP yang dikirimkan polisi kepada kejaksaan:
Pasal 191: Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
Pasal 193 ayat 1: Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun
Pasal 196 ayat 1: Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194 dipidana.
Pasal 20: Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika: a. melakukan sendiri tindak pidana; b. melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; c. turut serta melakukan tindak pidana; atau d. menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana, serta keterangan. ●