PDI-P: Mundurnya Gibran Tak Boleh Menghapus Evaluasi atas Pencalonannya - Kompas
JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI tidak boleh menghapus kewajiban untuk mengevaluasi proses kelembagaan yang berkaitan dengan pencalonannya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pengunduran diri Gibran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan konstitusional yang muncul selama pencalonannya sebagai wakil presiden.
"Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional ataupun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah terjadi," ujar Hasto dalam keterangan resmi, Kamis (12/11/2026).
Baca juga: Gibran Tak Lagi Pakai Pin RI2 Usai Beri Surat Pengunduran Diri ke MPR
Hasto menilai, persoalan pengunduran diri Gibran bukan sekadar menyangkut pergantian pejabat negara.
Respons PDI-P Setelah Gibran Berhenti dari Jabatan Wapres
Sebab, persoalan tersebut menyentuh aspek legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin kepada rakyat.
Hasto menegaskan setiap proses politik yang berkaitan dengan kepemimpinan nasional harus tunduk pada prinsip keadilan, kesetaraan warga negara, dan kepentingan rakyat.
Baca juga: PKB Pertimbangkan Hak Menyatakan Pendapat untuk Polemik Ijazah Gibran, Gerindra Terbuka
"Setiap proses politik yang menyangkut kepemimpinan nasional harus tunduk pada prinsip keadilan, kesetaraan warga negara, dan kepentingan rakyat yang diperoleh melalui Pemilu yang demokratis, jujur dan adil," jelas Hasto.
Hasto pun menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum dan pendidikan wakil presiden.
Dia meminta semua pihak menempatkan putusan kedua lembaga tersebut dalam kerangka penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan kepastian hukum.
Baca juga: Ini Isi Surat Kemendikdasmen soal Pencabutan Suket Pendidikan Gibran
"Ketua Umum PDI-P, Prof Dr. Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak seorang pun dapat berada di atas hukum dan konstitusi," kata Hasto.
Oleh karena itu, lanjut Hasto, pengunduran diri Gibran harus menjadi pelajaran untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam hal etika dan moral kepemimpinan.
Dia berpandangan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dibangun berdasarkan prosedur hukum, tetapi juga harus mengedepankan moral dan keteladanan pemimpin.
Baca juga: Golkar Respons Gibran Ingin Mundur: Tak Ada Aturan Wapres Harus Ajukan ke Presiden
"Jabatan publik bukanlah instrumen ambisi pribadi, apalagi sarana reproduksi kekuasaan melalui pendekatan feodalisme dan intervensi kekuasaan," ucap Hasto.
Hasto juga mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan negara ketika kepercayaan publik dipersoalkan.
"Ketika kepercayaan publik dipersoalkan, seorang pemimpin berkewajiban mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan dirinya," katanya.
Baca juga: Hakim PTUN Akan Tentukan Sidang Gugatan Suket Gibran Dilanjut atau Disetop
Atas dasar itu, PDI-P mengajak seluruh kekuatan politik menjadikan pengunduran diri Gibran sebagai momentum untuk mengevaluasi praktik penyelenggaraan kekuasaan, memperkuat independensi lembaga negara, menegakkan supremasi hukum, dan memulihkan etika demokrasi.
Surat pengunduran diri Wapres Gibran
Diberitakan sebelumnya, Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB untuk menyerahkan surat tersebut.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, Gibran menyampaikan langsung maksud kedatangannya dalam pertemuan bersama pimpinan MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.
"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani.
Baca juga: Prabowo Punya Waktu 14 Hari Setor Nama Cawapres Pengganti Gibran ke MPR
Muzani mengatakan, MPR akan menggelar rapat pimpinan untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut dan menentukan langkah selanjutnya.
Ia menjelaskan, konstitusi memberikan waktu paling lambat 60 hari kepada MPR untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti Gibran.
"Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran," kata Muzani.
Muzani juga mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR setelah menerima surat permintaan dari lembaga tersebut.
Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS
