PDIP Desak Polri dan KY Kaji Ulang Rencana Pembentukan Polisi Khusus di Pengadilan - Viva

Jakarta, VIVA - PDIP melalui Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Yulius Setiarto desak Polri dan Komisi Yudisial (KY) meninjau ulang rencana pembentukan satuan polisi khusus di lingkungan pengadilan.
Baca Juga
Karena menurutnya, pembentukan satuan baru tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara kepolisian dan lembaga peradilan.
Terlebih, kedudukan serta fungsi masing-masing lembaga telah diatur secara jelas dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga
Bahkan ia menilai, rencana pembentukan polisi khusus pengadilan tidak cukup hanya didasarkan pada alasan menjaga keamanan hakim dan persidangan. Harus ada kajian mengenai urgensi, dasar hukum, hingga batas kewenangan satuan tersebut.
"Kami memahami dan menghargai niat untuk menjaga marwah hakim serta mengantisipasi gangguan terhadap proses persidangan. Namun niat baik tidak boleh menjadi pembenaran bagi pembentukan struktur baru yang belum terbukti urgensinya, apalagi jika berpotensi mengaburkan garis pemisah antara fungsi kepolisian dan fungsi peradilan," kata Yulius Setiarto kepada wartawan di jakarta, Selasa (17/11/2026).
Baca Juga
Untuk diketahui, baru-baru ini mencuat soal wacana pembentukan polisi khusus pengadilan mencuat setelah audiensi Ketua KY Abdul Chair Ramadhan dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Mabes Polri pada 4 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua KY menyebut satuan itu akan dibentuk dengan pendekatan humanis sekaligus progresif aktif.
Sementara Kapolri menyatakan kesepakatan tersebut akan diperkuat melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.
Namun, hingga kini, nama satuan, struktur organisasi, anggaran, maupun dasar hukum pembentukannya belum disampaikan secara terbuka kepada publik.
Menyikapi hal itu, Yulius jelaskan, bahwa konstitusi telah memisahkan secara tegas kedudukan kekuasaan kehakiman dan kepolisian.
Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Sementara Pasal 30 ayat (4) menempatkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selain itu, Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas melarang segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.
Menurut Yulius, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan pengadilan seharusnya diselesaikan dengan mengoptimalkan aturan dan mekanisme yang sudah tersedia.
"Semua sudah jelas dan terukur. Jadi persoalan kita hari ini bukan kekosongan hukum atau ketiadaan lembaga, melainkan konsistensi menjalankan aturan yang sudah ada. Kalau undang-undang menghendaki sebuah satuan khusus di lingkungan peradilan, maka harus ada dasar hukum yang dibuat secara sengaja oleh pembentuk undang-undang, bukan lahir dari kesepakatan dua lembaga yang kemudian diikuti penataan strukturnya," pungkas Yulius.
Selain itu, dia menjelaskan, pengadilan selama ini telah memiliki mekanisme pengamanan internal.
Apabila membutuhkan pengamanan tambahan, pengadilan juga dapat meminta bantuan kepolisian setempat sesuai kebutuhan.
Di sisi lain, ancaman, intimidasi, maupun tindakan yang mengganggu jalannya persidangan telah memiliki mekanisme penanganan melalui hukum acara dan ketentuan pidana.
Karena itu, Yulius berpandangan penguatan mekanisme yang sudah ada lebih diperlukan dibandingkan membentuk satuan baru yang belum jelas dasar hukum, batas kewenangan, garis komando, dan pertanggungjawabannya.
Yulius juga mengingatkan potensi dampak pembentukan polisi khusus terhadap independensi proses persidangan, terutama apabila aparat bersenjata memiliki kewenangan bertindak di dalam ruang sidang.
"Ruang sidang adalah ruang paling sensitif dalam sistem peradilan. Begitu ada aparat bersenjata dengan kewenangan bertindak di dalamnya tanpa dasar hukum acara yang tegas, risiko intimidasi terhadap saksi, penasihat hukum, dan pencari keadilan menjadi nyata. Ini bukan soal niat personelnya, tetapi soal desain kelembagaan yang membuka ruang tumpang tindih kewenangan dengan hakim, panitera, jaksa, dan penasihat hukum," ucap Yulius.
Ia turut menyoroti pernyataan Ketua KY yang menyebut keberadaan polisi khusus di pengadilan akan mendukung pengawasan dan investigasi yang menjadi tugas serta fungsi KY.
Menurutnya, rumusan tersebut berisiko mencampuradukkan fungsi pengamanan dengan pengawasan terhadap perilaku hakim. Padahal, kedua fungsi tersebut memiliki batas kewenangan masing-masing.
Yulius menegaskan, independensi peradilan tidak hanya harus dijaga dari tekanan terhadap putusan hakim, tetapi juga melalui desain kelembagaan yang tidak membuka ruang intervensi terhadap proses persidangan.
"Kami tidak ingin ada nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama yang kemudian menjadi pintu masuk bagi perluasan kewenangan kepolisian ke ranah teknis yudisial. Apa pun modelnya, jika menyangkut struktur baru dan kewenangan baru, jalurnya harus melalui undang-undang dan dibahas bersama DPR dengan partisipasi publik yang bermakna," ujar Yulius.
Lebih lanjut, Yulius berharap Komisi III DPR RI segera meminta penjelasan resmi dari Polri dan KY terkait rencana tersebut melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat.
Ia menyebut DPR perlu meminta salinan dokumen kesepakatan, rancangan struktur organisasi, serta dasar hukum yang menjadi landasan pembentukan polisi khusus pengadilan.
Yulius menegaskan, Fraksi PDIP akan mengawal rencana tersebut agar kebijakan di sektor keamanan dan peradilan tetap sesuai koridor konstitusi.
Bahkan Yulius mengingatkan agar pembentukan struktur baru tidak justru membebani anggaran negara tanpa memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat pencari keadilan.
![]()
Setelah Irjen Ahrie Sonta, Kini Giliran Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Gegara Kasus Penyadapan
Irjen Pol Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Polri. Keputusan tersebut diambil setelah Eko menjalani sidang Komisi Kode Etik.

VIVA.co.id
17 November 2026