Ringkasan Berita:

• Kabareskrim Komjen Asep Safrudin memastikan penyidik akan menelusuri sosok yang diduga memerintahkan penyadapan ilegal terhadap Listyo Sigit Prabowo.
• Tim khusus bentukan Kapolri dipimpin langsung Asep Safrudin untuk mendalami berbagai informasi terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat.
• Empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka, tiga di antaranya ditahan di Mako Brimob, sementara Slamet Uliandi tidak ditahan karena pemulihan pascastroke.

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Siapa sosok yang diduga memerintahkan penyadapan ilegal terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo? Pertanyaan itu kini menjadi salah satu fokus penyidikan Bareskrim Polri.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin memastikan penyidik tidak akan berhenti pada empat perwira tinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Polisi juga bakal menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang diduga berada di balik praktik penyadapan ilegal tersebut, termasuk sosok yang memberikan perintah.

Kepastian itu disampaikan Asep saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai perkembangan kerja tim khusus bentukan Kapolri untuk mengusut kasus penyadapan yang turut menyeret nama Presiden Prabowo Subianto.

"Semua akan kita telusuri," kata Asep kepada wartawan, Sabtu (7/11/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa penyidikan kasus penyadapan ilegal ini masih terus berkembang. Penyidik kini berupaya mengungkap rangkaian peristiwa secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya aktor lain di luar para tersangka yang telah diumumkan.

Tim Khusus Telusuri Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

Sebelumnya, Kapolri membentuk tim khusus untuk mendalami berbagai informasi dan isu yang berkembang terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Tim tersebut dipimpin langsung Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik.

Menurut Trunoyudo, Kapolri telah mencermati berbagai informasi yang berkembang dan meminta agar perkara tersebut didalami secara serius.

"Bapak Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengarkan berbagai isu dan perkembangannya terkait dengan informasi yang menjadi perhatian publik sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi," kata Trunoyudo saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026).

Ia mengatakan hasil kerja tim khusus nantinya akan disampaikan kepada publik sesuai perkembangan penyidikan.

Polri juga memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka

Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.

Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU).

Dari empat tersangka tersebut, tiga orang yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta Nasution telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Sementara Slamet Uliandi tidak ditahan karena masih menjalani pemulihan pascastroke.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menyampaikan, hingga Kamis (5/11/2026), jumlah tersangka dalam perkara tersebut masih empat orang.

"Sampai saat ini jumlah tersangka dalam perkara ini sebanyak empat orang, tiga dilakukan penahanan di Mako Brimob," ujar Suhermanto.

Penyidik juga mengungkap peran Slamet Uliandi yang disebut sebagai dewan pembina MC Bareskrim Polri. Ia diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019.

Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, termasuk ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ancaman pidana maksimal dalam perkara tersebut mencapai 10 tahun penjara.

Meski empat perwira tinggi telah ditetapkan sebagai tersangka, penyidikan masih berlanjut. Polisi kini berupaya mengungkap secara utuh dugaan praktik penyadapan ilegal tersebut, termasuk menelusuri siapa pihak yang diduga memberikan perintah.

Sumber: Tribunnews.com