Pemerintah Bakal Tanggung Iuran BPJS Kesehatan Desil 1-8, Mensos Targetkan Terwujud 2027 - Kompas
BANYUMAS, KOMPAS.com - Pemerintah akan menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi kelompok masyarakat yang masuk desil 1 hingga 8.
Rencana tersebut diharapkan bisa terealisasi pada 2027.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, iuran BPJS Kesehatan kelompok masyarakat desil 1 sampai 4 akan ditanggung melalui APBN.
Kemudian desil 5 dan 6 ditanggung APBD kabupaten/kota, serta desil 7 dan 8 ditanggung APBD provinsi.
Pemerintah Siapkan Bansos Secara Tunai, Tak Lagi Berupa Produk
"Dengan begitu nanti mudah-mudahan desil 1 sampai 8 semuanya dibantu oleh pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo," kata Gus Ipul saat acara Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di Sasana GOR Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (1/11/2026) malam.
Baca juga: Mensos-Menkes Usul ke Prabowo, Iuran BPJS Kesehatan Desil 1-8 Ditanggung Negara
Data Harus Akurat
Meski begitu, Ia mengatakan, rencana tersebut baru bisa terealisasi apabila data kependudukan sudah akurat melalui Sistem Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos).
Pihaknya menargetkan program ini dapat terwujud pada 2027. "Ini lagi kami simulasikan, mudah-mudahan di tahun 2027 sudah bisa," ujar Gus Ipul.
Ia juga sudah mengomunikasikan rencana tersebut dengan Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, termasuk dengan Kementerian Keuangan.
Baca juga: Presiden Prabowo Rogoh Kocek Pribadi Rp 2,5 M untuk Baksos Skala Besar di Banyumas
"Bahkan waktu itu kami juga sempat lapor ke Presiden dan kami diminta untuk terus melakukan simulasi. Mudah-mudahan nanti datanya makin akurat, simulasinya selesai, mudah-mudahan tahun 2027 ini bisa kami terapkan," kata Gus Ipul.
Oleh karena itu, saat ini pihaknya sedang melakukan pemutakhiran data perlinsos.
"Kami bersama-sama kumpul di tempat ini untuk konsolidasi data, karena program-program pemerintah itu bergantung pada data yang akurat," ujar Gus Ipul.
Baca juga: Mensos dan Pimpinan Unhan Cari Solusi Tangani Penganiayaan di Sekolah Rakyat
Ia meminta seluruh lapisan masyarakat turut membantu melakukan pemutakhiran.
"Yang mengelola, yang melakukan verifikasi dan validasi adalah BPS (Badan Pusat Statistik). Tetapi semua pihak, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, sampai tingkat RT/RW diminta untuk turut menghadirkan data yang sesuai dengan kenyataan. Memasukkan warga-warga yang memerlukan bantuan pemerintah ke dalam sistem digital pemerintah yang sekarang sudah kami bangun dan kami terapkan," kata Gus Ipul.
Ia mengakui, berdasarkan hasil uji coba di Banyuwangi pada 2025 lalu, masih terdapat kelemahan. Salah satunya, tidak seluruh masyarakat dapat mengakses ponsel pintar.
Namun sistem digital itu memiliki keunggulan karena tidak hanya berbasis by name by address, tetapi juga face recognition atau lewat biometrik.
Baca juga: Mensos Ingin Kadet Unhan Tetap Dikirim ke Sekolah Rakyat meski Ada Kasus Penganiayaan
"Dengan adanya sistem yang dibangun menggunakan teknologi berbasis AI dan terhubung dengan seluruh data-data pemerintah, maka kami akan mengetahui lebih detail tentang profil penerima manfaat dan juga calon penerima manfaat," ujar Gus Ipul.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.
Bansos untuk Masyarakat Akan Diberikan Berupa Uang Tunai