Sosial Media
0
Mensinkronisasi logo dan berita terbaru...
    Home Berita DPR Featured PPPK Spesial

    Pemerintah dan DPR Sepakati PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu - RRI

    3 min read

     


    Pemerintah dan DPR Sepakati PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu
    Pemerintah dan DPR Sepakati Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu (Foto: RRI/AI)

    RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati pengangkatan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Kesepakatan tersebut juga mencakup pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 untuk mendukung program prioritas nasional.

    Pemerintah menyampaikan kesepakatan ini pada 6 November 2026 melalui laman resmi Kemenpan RB, sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu akan dilaksanakan secara bertahap.

    Kebijakan tersebut mencakup berbagai profesi, mulai dari dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP. Selain itu tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis hingga tenaga pelaksana lainnya juga termasuk dalam kebijakan yang dituangkan dalam siaran pers No. 378/HUMAS-MENPANRB/2026.

    Peningkatan status kepegawaian ini menjadi bentuk penghargaan pemerintah atas kontribusi para pegawai yang selama ini telah mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai sektor strategis.

    Selain peningkatan status kepegawaian, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK yang telah beralih menjadi Penuh Waktu untuk mengikuti seleksi CPNS pada 2027. Kesempatan tersebut terbuka secara kompetitif sesuai tahapan pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk berkarier sebagai ASN sekaligus memperkuat mobilitas dan pengembangan talenta aparatur secara nasional.

    Pemerintah juga menyepakati perpanjangan masa perjanjian kerja bagi guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan batas pendataan atau cut-off Desember 2024. Kebijakan ini berlaku bagi mereka yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026.

    Perpanjangan serupa juga diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memenuhi kriteria pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Selain itu, kelompok tenaga pendidik dan kesehatan yang memenuhi persyaratan juga diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS tahun 2027. Pelaksanaan seleksi tersebut direncanakan mulai dilakukan secara bertahap pada 1 Januari 2027.

    Melalui sejumlah kebijakan tersebut, pemerintah berharap penataan ASN dapat berjalan lebih optimal, memberikan kepastian status kepegawaian, serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik di seluruh Indonesia.

    Komentar
    Additional JS