Penerima KJP Plus dan KJMU Jakarta Meningkat pada Tahap 2/2026 - Bisnis com

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan adanya peningkatan jumlah penerima manfaat program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap 2 Tahun 2026.

Pramono menjelaskan, penerima KJP Plus Tahap 2 Tahun 2026 mencapai 707.609 siswa. Sementara itu, penerima KJMU mencapai 19.049 mahasiswa.

Dalam penjelasannya, penyaluran bantuan pendidikan ini dipastikan rampung tepat waktu setelah sempat mengalami hambatan teknis dalam penyesuaian data. Dia juga meluruskan polemik terkait kriteria pendataan desil ekonomi keluarga yang sempat memicu perdebatan publik dalam mekanisme penentuan calon penerima bantuan. Menurutnya, proses tersebut telah rampung dilaksanakan.

"Jumlahnya yang untuk Tahap 2 ini, KJP Plus Tahap 2 mencapai 707.609 siswa. Termasuk kemarin yang masih debatable urusan desil dan sebagainya alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan. Untuk KJMU Tahap 2 di Tahun 2026 ini juga mengalami peningkatan. Jumlahnya menjadi 19.049 mahasiswa," ujar Pramono di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Penetapan data final tersebut sekaligus memastikan bahwa program jaminan akses pendidikan di DKI Jakarta mencakup perluasan kuota secara signifikan. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan studi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

"Secara khusus saya, kami juga ingin menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sehingga bisa selesai [data penerima] per tanggal 6 kemarin seperti yang kami sampaikan," ucapnya.

Untuk diketahui, program KJP Plus menyasar siswa di tingkat sekolah dasar hingga menengah atas agar terhindar dari risiko putus sekolah akibat kendala finansial.

Sementara itu, skema KJMU diperluas untuk mengakomodasi mahasiswa jenjang perguruan tinggi yang tengah menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Peningkatan jumlah penerima bantuan pendidikan ini diharapkan mampu mendorong pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kebijakan ini sekaligus menjadi jaring pengaman sosial untuk mendukung peningkatan daya saing ekonomi warga Jakarta secara berkesinambungan.