Petisi Cek Ijazah Anggota DPR Ramai Usai Gibran Mundur, 211 Angota Tak Cantumkan Pendidikan - Topik
Petisi pemeriksaan ijazah anggota DPR ramai setelah Gibran mundur. Data BPS mencatat 211 anggota terpilih tak mencantumkan pendidikan.

Seruan petisi untuk memeriksa ijazah seluruh anggota DPR RI ramai diperbincangkan di media sosial setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026). Perbincangan tersebut turut mengangkat kembali persoalan keterbukaan riwayat pendidikan anggota parlemen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Statistik Politik 2024 mencatat sebanyak 211 dari 580 anggota DPR RI terpilih periode 2024–2029 tidak mencantumkan latar belakang pendidikan dalam data pencalonan yang dipublikasikan. Jumlah itu setara dengan 36,38 persen dari keseluruhan anggota.
Salah satu ajakan pemeriksaan ijazah disampaikan melalui akun Threads @melindawongso_ pada Kamis (12/11/2026). Unggahan tersebut mengajak warganet mendukung pengecekan ijazah anggota DPR. Seruan serupa berkembang menjadi sejumlah petisi daring yang meminta keterbukaan dokumen pendidikan anggota legislatif.
Petisi pemeriksaan ijazah anggota DPR muncul di internet
Salah satu petisi di Change.org berjudul “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali!” dibuat pada 12 November 2026. Petisi itu ditujukan kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.
Petisi tersebut meminta agar anggota DPR membuka informasi riwayat pendidikan dan ijazah, serta mendorong verifikasi ulang dokumen pendidikan oleh lembaga terkait secara transparan dan independen. Petisi juga mengajak anggota DPR memberikan informasi secara sukarela.

Seruan pemeriksaan dokumen tersebut merupakan tuntutan sebagian masyarakat. Keberadaan petisi tidak berarti telah ditemukan pelanggaran atau pemalsuan ijazah oleh anggota DPR.
211 anggota DPR tidak mencantumkan latar belakang pendidikan
Data dalam publikasi Statistik Politik 2024 memperlihatkan bahwa riwayat pendidikan 211 anggota DPR terpilih tidak tersedia dalam data yang dihimpun dari proses pencalonan. Sementara itu, 369 anggota lainnya memiliki informasi jenjang pendidikan mulai dari SMA atau sederajat hingga doktoral.
Berikut rincian pendidikan anggota DPR RI terpilih periode 2024–2029 dalam publikasi tersebut.
| Jenjang pendidikan | Jumlah anggota |
|---|---|
| SMA atau sederajat | 63 orang |
| Diploma 3 (D3) | 3 orang |
| Sarjana (S1) | 155 orang |
| Magister (S2) | 119 orang |
| Doktor (S3) | 29 orang |
| Tidak mencantumkan pendidikan | 211 orang |
| Total | 580 orang |
Perlu dibedakan antara informasi pendidikan yang tidak tercantum dalam data publik dan ketidakabsahan dokumen pendidikan. Angka 211 bukan jumlah anggota DPR yang terbukti tidak mempunyai ijazah atau menggunakan ijazah palsu.
Data tersebut juga merupakan gambaran anggota DPR terpilih pada Pemilu 2024, bukan hasil audit terbaru terhadap dokumen pendidikan mereka pada November 2026.
Persyaratan pendidikan anggota DPR
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa calon anggota DPR harus memiliki pendidikan paling rendah SMA, madrasah aliyah, SMK, atau sederajat. Artinya, tidak terdapat kewajiban calon anggota DPR untuk memiliki gelar sarjana.

Persoalan transparansi latar belakang pendidikan berbeda dengan pemenuhan syarat minimal maupun proses verifikasi keaslian ijazah. Tidak terbukanya informasi dalam data publik tidak dengan sendirinya membuktikan calon anggota legislatif tidak memenuhi persyaratan.
Seruan mencuat usai pengunduran diri Gibran
Pembahasan dokumen pendidikan pejabat publik kembali mengemuka setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung. Menurut Muzani, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri dan tidak menguraikan alasan spesifik dalam surat tersebut.
Perkembangan itu menjadi latar waktu munculnya seruan baru mengenai ijazah anggota DPR di media sosial. Namun, pengunduran diri Gibran dan tuntutan verifikasi dokumen pendidikan legislator merupakan dua persoalan yang berbeda.
Hingga seruan itu mencuat, belum ada keputusan resmi yang memastikan pemeriksaan ulang ijazah seluruh anggota DPR dilakukan sebagai tindak lanjut petisi tersebut.