Polri Luruskan Isu Penangkapan Tito Karnavian dan Idham Azis - Tempo

KEPOLISIAN RI meluruskan isu yang beredar di media sosial tentang penangkapan dua mantan Kepala Kepolisian RI Muhammad Tito Karnavian dan Idham Azis. Isu penangkapan Tito dan Idham berembus kencang seiring dengan penangkapan mantan Kepala Kepolisian RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, atas dugaan penyadapan ilegal.

“Tidak benar,” kata Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin seperti dikutip dari Antara pada Ahad, 8 November 2026.

Dalam kasus penyadapan ilegal, Polri menetapkan Listyo sebagai tersangka bersama tiga perwira tinggi, yaitu Kepala Divisi Hukum Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, serta Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Slamet Uliandi.

Setelah mereka ditangkap, pengguna sosial mempersoalkan penyadapan ilegal di era Kepala Polri sebelum Listyo. Isu ini ramai diperbincangkan karena Ahrie Sonta di depan penyidik mengatakan bahwa penyadapan juga terjadi sejak era pemimpin Polri sebelumnya.

Listyo, Ahrie, dan Eko telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Slamet belum ditahan karena masih sakit pascastroke.

Para perwira tinggi itu diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur yang diatur dalam Lawful Interception Management System (LIMS). Sejumlah nomor telepon, mereka akses tanpa proses verifikasi dan kepentingan penegakan hukum. Targetnya presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, aktivis, tokoh organisasi masyarakat, dan pengusaha.

Sebelumnya, Asep mengatakan penyadapan berlangsung pada 2025-2026. Pada Oktober 2026, setelah tidak lagi menjabat Kepala Kepolisian RI, Listyo diduga memerintahkan anak buahnya menghapus berkas sadapan dari komputer yang terhubung dengan server LIMS. “Kasus ini terungkap berdasarkan laporan polisi,” katanya.

Laporan yang dibuat pada Jumat, 30 Oktober 2026, menjadi pintu masuk bagi penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI menangkap para tersangka. Dari tangan mereka, polisi menyita sebelas telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk. Keterangan sebelas saksi telah diberkas tim penyidik. Demikian juga pandangan tiga saksi ahli.

Asep menuturkan, penyidik menjerat para tersangka dengan tiga pasal sekaligus. “Ketiga pasal tersebut mengatur tindak pidana penyadapan, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta pengubahan atau penghapusan informasi elektronik milik orang lain,” ujarnya pada Selasa, 3 November 2026.

Ancaman pidana terhadap para tersangka merujuk pada ketentuan Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyadapan ilegal, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang penghapusan informasi elektronik juncto Pasal 20 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukuman setiap pasal adalah 6, 8, dan 10 tahun penjara. ●

Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.