Sosial Media
0
Mensinkronisasi logo dan berita terbaru...
    Home Berita Featured Keuangan PPPK Spesial

    PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Bupati Siak: Siapa Bayar Gajinya? - Kompas

    9 min read

     

    PEKANBARU, KOMPAS.com – Pemerintah pusat memastikan akan mengubah status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

    “Alhamdulillah, ada kabar gembira bahwa pemerintah pusat sudah mengumumkan PPPK paruh waktu seluruhnya akan dijadikan PPPK penuh waktu. Ini merupakan satu progres. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan membayar gaji mereka nantinya?” ujar Bupati Siak, Afni Zulkifli, kepada wartawan, Minggu (8/11/2026).

    Menanggapi kebijakan tersebut, Afni menyambut positif progres kepegawaian tersebut. Namun, di balik kabar gembira itu, tersimpan sejumlah pertanyaan mendasar yang hingga kini belum dijawab oleh pemerintah pusat.

    Pertanyaan paling krusial adalah mengenai pihak yang akan menanggung beban gaji belasan ribu PPPK setelah beralih menjadi pegawai penuh waktu, apakah pembiayaannya bersumber dari APBN atau tetap dibebankan kepada APBD.

    Bupati Siak Pertanyakan Sumber Gaji PPPK Paruh Waktu yang Jadi Penuh Waktu

    Baca juga: Bupati Siak Gencar Perjuangkan Hak Daerah, Kapolda Riau: Kita Patut Berbangga

    Kepastian sumber pendanaan dinilai sangat vital bagi pemerintah daerah yang saat ini sedang menyusun rancangan APBD 2027. Tanpa petunjuk teknis (juknis) yang jelas, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam perencanaan anggaran.

    Afni menegaskan bahwa pengumuman pemerintah pusat merupakan progres yang patut disyukuri. Kendati demikian, kebijakan itu harus disertai kejelasan mengenai mekanisme pembiayaan dan administrasi kepegawaian.

    Beban Belanja Pegawai Siak

    Afni menjelaskan, beban belanja pegawai di Kabupaten Siak saat ini sudah cukup besar. Persentase belanja pegawai telah mencapai 47,77 persen dari total belanja daerah.

    Baca juga: Percepat Penanganan, Kasatgas Tito Tegaskan Daerah Terdampak Bencana Dapat Kembali Tetapkan Tanggap Darurat

    Dari total pegawai ASN di lingkungan Pemkab Siak, terdapat sekitar 4.800 PNS, sementara lebih dari 11.000 lainnya berstatus PPPK paruh waktu maupun penuh waktu.

    Afni mengungkapkan, setiap bulannya Pemkab Siak harus menyediakan anggaran sekitar Rp 19,6 miliar atau setara Rp 275 miliar per tahun khusus untuk belanja gaji PPPK. Angka nominal tersebut belum termasuk berbagai tunjangan yang menyertai gaji pokok.

    "Di tengah kondisi Transfer ke Daerah (TKD) yang semakin turun, pembayaran PPPK ini tentu membuat ruang fiskal daerah semakin sempit," ungkapnya.

    Baca juga: Gaji PPPK 2027 Bakal Ditanggung Pusat, Pemprov Jatim: Bagus, Mengurangi Beban

    Afni juga mengajukan pertanyaan kepada pemerintah pusat. Jika gaji PPPK penuh waktu nantinya ditanggung APBN, apakah status kepegawaiannya akan berubah menjadi ASN pusat atau tetap menjadi ASN pemerintah daerah.

    Jika tetap bekerja di daerah tetapi gajinya dibayarkan oleh pemerintah pusat, bagaimana mekanisme administrasi, pengawasan, penempatan, hingga mutasinya. Menurut dia, seluruh persoalan teknis tersebut membutuhkan petunjuk teknis yang pasti.

    Desak Juknis Sebelum Pembahasan APBD 2027 Rampung

    Afni membeberkan, dirinya bahkan telah mengutus perwakilan untuk berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kementerian terkait sejak wacana peralihan tersebut mulai mengemuka.

    Baca juga: Pengawasan MBG Diperketat: BGN Diisi Eks Pejabat KPK, Ribuan SPPG Disanksi, hingga CCTV Disiapkan

    Namun, hingga 7 November 2026, pihaknya belum memperoleh petunjuk teknis mengenai pembagian tanggung jawab pembiayaan.

    Persoalan ini semakin mendesak karena pemerintah daerah sedang berada dalam tahapan pembahasan KUA-PPAS dan penyusunan RAPBD 2027. Batas waktu pengesahan APBD tersebut ditargetkan paling lambat pada 30 November 2026.

    "Kami khawatir kalau tidak diberikan kepastian, akhirnya tetap dianggarkan dalam APBD, padahal ternyata ditanggung pusat. Uang Rp 275 miliar itu sebenarnya bisa kita alihkan untuk mencicil utang atau membiayai belanja modal lainnya," kata Afni.

    Baca juga: Mahasiswa Trisakti yang Demo 29 Oktober Datangi Kemensetneg, Pihak Istana Jamin Kebebasan

    Ia juga mengkhawatirkan kemungkinan sebaliknya. Jika pemerintah daerah tidak menganggarkan gaji PPPK karena menganggap pembiayaannya ditanggung APBN, tetapi ternyata anggaran tersebut tidak tersedia dalam APBN 2027, nasib para PPPK bisa terancam tidak menerima gaji.

    Karena itu, untuk sementara Pemkab Siak tetap memasukkan anggaran pembayaran gaji PPPK dalam rancangan APBD murni 2027 sebagai langkah antisipasi.

    Pelajaran dari Pengalaman Pembayaran THR ASN

    Afni kemudian menyinggung pengalaman sebelumnya terkait kebijakan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN daerah. Saat itu, pemerintah pusat menyampaikan adanya alokasi sekitar Rp 20 triliun untuk pembayaran THR ASN daerah melalui komponen Dana Alokasi Umum (DAU).

    Baca juga: PPPK Paruh Waktu Akan Jadi Penuh Waktu, Pintu Seleksi CPNS Segera Dibuka

    Namun, ketika mendekati jadwal pembayaran, anggaran yang diharapkan tersebut belum tersedia sebagaimana yang dipahami oleh pemerintah daerah.

    "Alhamdulillah, di tengah kondisi yang begitu sulit, kami masih diberikan kemampuan membayarkan THR ASN dan PPPK. Bahkan, untuk pertama kalinya PPPK paruh waktu juga mendapatkan THR dengan nilai hampir Rp 40 miliar. Itu murni dibayarkan dari APBD Kabupaten Siak," sebut Afni.

    Pengalaman THR tersebut, kata mantan wartawan itu, menjadi pelajaran berharga bahwa pengumuman kebijakan tidak cukup jika tidak diikuti oleh kepastian anggaran.

    Baca juga: Memikirkan Efektivitas Rencana Kebijakan 1 Orang 1 Rekening Isi Rp 50.000

    "Kalau yang keluar hanyalah kebijakan dan kertas kerja tanpa diikuti dengan uangnya, ini menjadi tantangan. Namanya otonomi daerah, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah seharusnya juga diiringi dengan anggarannya," tegas Afni.

    Afni menambahkan, tekanan fiskal daerah pada 2027 diperkirakan akan semakin berat. Meski pemerintah pusat menyampaikan alokasi TKD 2027 meningkat secara nominal dibandingkan tahun sebelumnya, ia mengingatkan agar kenaikan tersebut dilihat secara proporsional terhadap peningkatan total belanja negara.

    Kabupaten Siak sendiri menghadapi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas lebih dari 72 persen. Selain itu, terdapat kewajiban penambahan anggaran untuk Universal Health Coverage (UHC) yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan, dengan kebutuhan tambahan mencapai hampir Rp 60 miliar.

    Baca juga: PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu, Anggota DPR: Gaji Diambil Alih Pusat

    Atas berbagai persoalan tersebut, Afni berharap pemerintah pusat segera menerbitkan petunjuk teknis peralihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, terutama mengenai sumber gaji, tunjangan, dan status kepegawaiannya.

    Aktivis lingkungan itu membeberkan telah menyampaikan kegelisahan tersebut kepada sejumlah menteri. Salah satu respons yang diterimanya menyatakan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran kepala daerah dan persoalan itu akan dibahas pada pekan berikutnya.

    "Kami berharap juknis segera kami dapatkan. Dalam hitungan hari, sebelum 30 November, kami harus sudah memiliki pegangan untuk menyusun APBD 2027," ujar Afni.

    Baca juga: Kasus Insentif Imam Rp 4,2 M, Sekda Polman Sebut Anggaran Era Lalu

    Afni menegaskan, pemerintah pusat tidak cukup hanya mengeluarkan kebijakan administratif semata. Kepastian regulasi harus berjalan beriringan dengan dukungan fiskal yang adil agar pemerintah daerah mampu menjaga hak-hak PPPK sekaligus memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan baik.

    "Yang kami butuhkan adalah kepastian regulasi dan kepastian sumber pendanaan. Jangan sampai pemerintah daerah salah mengambil langkah dalam perencanaan anggaran, dan jangan sampai hak-hak PPPK justru menjadi korban akibat ketidakjelasan kebijakan," pungkasnya.

    Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS

    Komentar
    Additional JS