RUU Perampasan Aset Resmi Diketok Jadi UU, Diklaim Sulit Disalahgunakan - Hukum Online

Rapat paripurna DPR secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya (RUU Perampasan Aset) menjadi UU. Seluruh fraksi dan seluruh anggota DPR yang hadir secara bulat memberikan persetujuan tersebut.
“Jadi, saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi UU? Setuju ya, terima kasih,” kata Ketua DPR, Puan Maharani, dalam rapat paripurna ke-13 DPR masa persidangan II tahun sidang 2026 di kompleks parlemen, Kamis (19/11/2026).
Puan mencatat RUU Perampasan Aset sudah berproses di DPR sejak 18 tahun lalu hingga akhirnya disahkan menjadi UU. DPR membahas RUU Perampasan Aset bukan karena paksaan atau desakan tapi beleid ini memang dibutuhkan masyarakat. Beleid ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara. Serta implementasinya diharapkan sesuai tujuan dibentuknya RUU Perampasan Aset.
Dalam kesempatan itu ketua panitia kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menjelaskan beberapa urgensi RUU Perampasan Aset untuk segera disahkan antara lain transformasi paradigma keadilan dan pemulihan. Dimana sebelumnya fokus menjebloskan pelaku ke penjara, bergantung putusan final, fragmentasi pengelolaan, dan jenis tindak pidana korupsi yang konvensional.
Baca juga:
- 8 Fraksi Setujui RUU Perampasan Aset Diparipurnakan, Ini 10 Substansi yang Disepakati
- Pemerintah Serahkan Pendapat, Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset ke Paripurna
Tapi sekarang arah RUU Perampasan Aset berbeda, bukan sekedar menghukum pelaku tapi juga memulihkan kerugian negara dan kerugian korban. Hukum acara disempurnakan menjadi tanpa putusan pidana atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Sistem pengelolaan dilakukan secara terpadu berbasis teknologi informasi (IT), dan independen.
Ruang lingkup RUU mencakup tindak pidana korupsi dan lainnya seperti investasi fiktif dan kejahatan finansial yang korbannya banyak. Sejak awal proses pembahasan dilakukan dengan melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Setidaknya panja telah melakukan 87 rapat dengar pendapat/rapat dengar pendapat umum (RDP/RDPU) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil.