Setahun Pascabencana Sumatera, Mendagri Tekankan Percepatan Pemulihan dan Optimalisasi Anggaran Daerah - Kompas
KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan perkembangan pemulihan pascabencana Sumatera yang telah berlangsung hampir satu tahun.
Di tengah berbagai capaian penanganan pada sejumlah sektor, Tito menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon), termasuk optimalisasi pemanfaatan anggaran daerah untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak.
Hal tersebut disampaikan Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) terkait Antisipasi Bencana Alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Tito menjelaskan, rapat tersebut membahas perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana Sumatera selama satu tahun terakhir.
Selain mengevaluasi progres rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah juga membahas langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi serta keberlanjutan program pemulihan pada 2027, termasuk kebutuhan anggarannya.
Baca juga: Mendagri Minta Kemenag Percepat Bantuan untuk Madrasah dan Pesantren Terdampak Bencana
"Intinya adalah beliau (Presiden Prabowo Subianto) ingin mendapatkan laporan progres satu tahun pascabencana Sumatera,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Kemudian, kata Tito, Prabowo juga menginginkan langkah jangka pendek dalam menghadapi potensi hujan dan hidrometeorologi lagi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), yang sudah terjadi di beberapa tempat.
“Presiden juga ingin mendapatkan laporan untuk program 2027 dalam rangka rehab-rekon berikut anggarannya," terangnya.
Perkembangan pemulihan tiga provinsi
Dalam kesempatan tersebut, Tito melaporkan perkembangan pemulihan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumut, dan Sumbar, yang mencakup 53 kabupaten/kota terdampak.
Pemulihan dilakukan secara komprehensif pada berbagai sektor, mulai dari infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana ekonomi, tempat ibadah, pasar, hingga usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Baca juga: Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Dorong Pemda Percepat Registrasi Perlinsos Digital
Selain itu, penanganan juga mencakup normalisasi sungai, pembersihan lumpur dan kayu, pemulihan sektor perikanan dan pertanian, serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.
Tito mengakui, luasnya wilayah terdampak menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pemulihan.
Hambatan pemulihan juga diperparah oleh curah hujan yang terus berlanjut hingga memicu banjir dan longsor susulan.
Meski berbagai upaya terus digenjot, sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan lanjutan, terutama perbaikan sungai dan akses jalan agar dapat kembali berfungsi secara permanen.
Oleh karena itu, kata Tito, pemerintah terus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditargetkan berlangsung hingga 2028.
"Ditarget sampai (tahun) 2028, yang penting kita terus bergerak dan bekerja bersama seluruh kementerian dan lembaga,” ucapnya.
Dia pun meminta pemerintah daerah (pemda) bergerak bersama dengan memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari Transfer ke Daerah (TKD) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dukungan anggaran untuk pemulihan
Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah pusat telah memberikan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp 12,34 triliun kepada daerah di tiga provinsi terdampak beserta kabupaten/kotanya.
Baca juga: Panen Raya di Aceh Tamiang Tandai Keberhasilan Optimalisasi Lahan Pascabencana
Dukungan tersebut meliputi bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 268 miliar, tambahan TKD Rp 10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD sebanyak Rp 1,44 triliun yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan darurat bencana.
Namun, Tito menyoroti realisasi pemanfaatan anggaran yang masih bervariasi antar-daerah. Sebab, sebagian daerah telah menunjukkan penyerapan yang cukup baik, sedangkan daerah lainnya masih mencatatkan realisasi yang rendah.
"Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumbar yang tertinggi 54 persen, tetapi ada juga yang baru 5 persen,” ujarnya.
Maka dari itu, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu mengingatkan pemda untuk memaksimalkan anggaran yang telah disalurkan.
“Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong dimanfaatkan secara maksimal," tegasnya.
Tito juga mengaku prihatin karena masih terdapat daerah dengan realisasi anggaran di bawah 10 persen.
Padahal, tambahan TKD tersebut secara khusus diarahkan untuk mendukung penanganan bencana di daerah terdampak maupun penguatan mitigasi di wilayah yang rawan bencana.
Menurutnya, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan mendesak, seperti penyediaan tenda darurat, perbaikan jalan rawan longsor, hingga normalisasi sungai.
Tito pun meminta pemda lebih proaktif dalam melakukan penanganan dan mitigasi bencana dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
Turut hadir mendampingi dalam konferensi pers tersebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi.
Ulurkan tanganmu membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di situasi seperti ini, sekecil apa pun bentuk dukungan dapat menjadi harapan baru bagi para korban. Salurkan donasi kamu sekarang dengan klik di sini