Siapa Pengganti Gibran Sebagai Wapres? Mahfud MD Sebut Presiden Prabowo Bisa Pilih 2 Calon - Jawa Pos
JP Radar Kediri – Mekanisme penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jika nantinya benar-benar mundur atau dimakzulkan, telah diatur secara tegas dalam konstitusi.
Berdasarkan UUD 1945, Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif untuk mengajukan dua nama calon pengganti, yang kemudian akan dipilih salah satunya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh pakar hukum tata negara, Mahfud MD, saat mengulas dinamika politik terkait kemungkinan Gibran meninggalkan jabatannya. Ia merujuk langsung pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
"Kalau wakil presiden yang berhenti, Presiden memilih dua orang sebagai calon pengganti untuk kemudian dipilih salah satu oleh MPR," ujar Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya, Rabu (11/11).
Menurut Mahfud, ruang lingkup pengusulan dua nama tersebut murni berada di tangan kepala negara. Oleh karena itu, ia mengimbau berbagai pihak agar tidak tergesa-gesa berspekulasi atau memperdebatkan sosok pengganti sebelum proses hukum dan politik terkait pengunduran diri atau pemakzulan Gibran tuntas terlebih dahulu.
"Yang penting proses mundur selesai dulu. Soal penggantinya sudah ada mekanismenya. Nanti Presiden yang akan memilih dua orang," tegasnya.
Meski demikian, Mahfud menilai Presiden Prabowo tetap dapat membangun komunikasi politik dengan para pimpinan partai politik, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga elemen masyarakat sipil sebelum mengerucutkan dua nama tersebut.
Langkah ini dinilainya penting untuk menjaga kondusivitas, meski masukan dari berbagai pihak tidak boleh bergeser menjadi bentuk intervensi atau tekanan.
"Secara etis dan prosedural, biasanya Presiden memanggil pimpinan partai dulu biar enak. Lalu mendengar masukan pimpinan ormas dan masyarakat sipil. Tapi, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Kita tidak boleh memaksakan harus si A atau si B," jelas Mahfud.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud juga menanggapi wacana yang sempat mencuat agar Prabowo melirik figur-figur yang sebelumnya pernah berkontestasi dalam Pilpres.
Secara etis, ia menyarankan agar tokoh-tokoh yang pernah kalah sebaiknya tidak kembali didorong mengisi kursi orang nomor dua di negeri ini.
"Menurut saya, tidak usah kalau itu. Secara etis tidak perlu, kan sudah kalah. Biarkan Presiden memilih sendiri," ucapnya.
Sebagai alternatif, Mahfud melihat figur-figur muda dari kalangan ketua umum partai politik bisa menjadi opsi menarik untuk dipertimbangkan. Namun, ia kembali menekankan bahwa penentuan akhir tetap mutlak berada di tangan Presiden.
"Banyak ketua partai yang masih muda-muda. Kenapa tidak dicoba itu saja? Siapa yang melarang? Yang penting Presiden berkenan dan sepakat," pungkasnya.