YOGYAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, merespons wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang mencuat pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Haedar mengatakan, DPR RI memiliki ruang untuk mengagendakan berbagai langkah politik, termasuk membahas wacana pemakzulan Gibran. Namun, ia mengingatkan agar setiap keputusan yang diambil tetap berlandaskan konstitusi dan memiliki dasar hukum yang sah.

Haedar berkata, sistem politik Indonesia pascareformasi dibangun di atas prinsip demokrasi. Karena itu, setiap proses politik harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Ikuti WhatsApp Channel Republika Update berita tercepat

Sistem politik Indonesia setelah reformasi, kata Haedar, berasas demokrasi. Maka menurut Haedar, junjung tinggi saja nilai-nilai demokrasi yang berbatas pada sistem politik yang berlaku.

Karena itu, jika DPR mau mengagendakan apa pun, Haedar tak mempermasalahkannya. "Silakan saja. Yang penting berbasis pada keabsahan dasar-dasar pengambilan keputusan, lalu kemaslahatan umum, sekaligus juga bisa menciptakan suasana dan kehidupan politik yang lebih kondusif," kata Haedar saat diwawancara di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin (9/11/2026).

Ia mengatakan, publik sebaiknya tidak terburu-buru menyimpulkan langkah yang akan diambil DPR. Sebab, hingga saat ini belum diketahui secara pasti bagaimana DPR akan membahas wacana tersebut setelah kembali menjalankan aktivitasnya usai masa reses.

"Kita tidak tahu DPR mau menyidangkan seperti apa. Nanti kita ikuti saja apa yang akan dibahas oleh DPR. Jangan mendahului apa yang dilakukan oleh DPR," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Haedar juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas sistem hukum nasional, terutama dalam persoalan yang berkaitan dengan kekuasaan dan suksesi kepemimpinan. Ia menegaskan, hukum tidak boleh berubah-ubah mengikuti pergantian kekuasaan maupun kepentingan politik kelompok tertentu. Kepastian hukum harus menjadi fondasi penting agar kehidupan politik dan ketatanegaraan berjalan stabil.

"Sistem hukum kita ini semakin lama harus semakin stabil. Jangan sampai selalu berubah karena kekuasaan, selalu berubah karena kepentingan politik. Hukum harus punya kepastian dan dia tidak boleh berubah karena hasrat-hasrat apa pun," tegasnya.

Haedar meyakini, apabila sistem hukum, termasuk aturan yang berkaitan dengan politik, konsisten berdiri di atas konstitusi, kegaduhan politik dapat dihindari. Selain persoalan konstitusi dan kepastian hukum, Haedar juga mengingatkan seluruh pihak agar memperhitungkan dampak sosial dari dinamika politik yang berkembang.

Menurutnya, masyarakat Indonesia masih memiliki kerentanan terhadap provokasi dan konflik. Karena itu, demokrasi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan politik tanpa mempertimbangkan ketertiban dan harmoni sosial.

Ia mengingatkan, aksi massa maupun kebijakan politik harus tetap memperhitungkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat luas. Haedar bahkan mengaku prihatin apabila demokrasi justru terus diwarnai aksi massa berskala besar yang berujung pada kerusuhan.

"Saya menangis sih atas nama demokrasi kita kok jadi begitu. Mau apa pun latar belakang dan lain sebagainya. Karena sekali kerusuhan itu terjadi nanti akan muncul problem baru," ungkapnya.

Ia menilai, kerusuhan sosial hanya akan melahirkan persoalan baru, termasuk saling menyalahkan antarpihak dan mencari pihak yang dianggap bertanggung jawab. Karenanya, Haedar meminta seluruh elemen bangsa untuk menahan diri dan mengedepankan langkah-langkah pencegahan agar perbedaan pandangan politik tidak berkembang menjadi konflik sosial. Menurutnya, harga yang harus dibayar akibat kerusuhan terlalu mahal bagi kehidupan masyarakat.

Sebelumnya, diberitakan sejumlah partai politik kini mulai terbuka bicara peluang pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. PDIP mengaku terus menjalin komunikasi dengan sejumlah fraksi di DPR. Sementara Nasdem, PAN, dan PKB juga kian terbuka terkait kemungkinan pemberhentian dan terang-terangan mendorong agar Gibran mengundurkan diri dari kursi wakil presiden.