JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) dinilai hanya mendukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk kepentingan politik pada Pemilihan Presiden 2024.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, hal itu tercermin dari sikap partai-partai politik anggota KIM di DPR yang kompak mengajukan hak menyatakan pendapat terkait ijazah Gibran.

“Pertama, koalisi itu hanya berlaku absolut untuk kepentingan pilpres saja,” ucap Adi kepada Kompas.com, Rabu (11/11/2026).

Baca juga: Wapres Gibran Posting 26 Konten di Instagramnya dalam Semalam

Menurut Adi, setelah pilpres, koalisi bisa bubar atau masing-masing partai berjalan sendiri.

Kondisi ini dinilai salah satu kelemahan sistem presidensial dengan multipartai ekstrem seperti di Indonesia.

Kelemahan lainnya adalah munculnya oposisi dari dalam koalisi pemerintahan.

“Jadi kasus HMP (Hak Menyatakan Pendapat) ke Gibran ini bukti nyata betapa partai koalisi oposan terhadap Gibran,” ucap dia.

Baca juga: Tak Ada Bisma, Gibran Tumbang di Padang Kurusetra Politik

Kedua, menurut Adi, partai-partai koalisi cenderung hanya patuh kepada presiden, bukan wakil presiden.

“Karena secara kekuasaan presiden cukup powerful, punya segala-galanya yang bikin partai koalisi patuh. Tak heran jika partai koalisi hanya mau berkoalisi dengan Prabowo tapi tidak dengan Gibran,” jelas dia.

Ketiga, Gibran tidak memiliki partai politik yang menjadi sandaran politiknya di parlemen.

Baca juga: PDI-P Dukung Anggotanya yang Suarakan Parcok, Hasto: Anggota DPR Diberi Hak Impunitas

Menurut Adi, kondisi itu membuat posisi tawar Gibran lemah ketika menghadapi gejolak politik.

“Andai Gibran masih dengan PDI-P, tentu tidak serumit kondisi politiknya,” ujar dia.

Hak menyatakan pendapat

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Baca juga: Gaspol! Legislator Bicara Situasi Parlemen Usai Putusan soal Ijazah Gibran

"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada," kata pimpinan DPR dari Fraksi Nasdem, Saan Mustofa.

Ia kemudian membacakan sebaran fraksi anggota DPR yang mengusulkan.

Dari fraksi PDIP 14 orang, fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi Nasdem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN 1 orang, dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang.

"Total 120 Anggota dari 8 Fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat (HMP)," kata Saan.

Baca juga: Ekonom Waspadai Dampak Pengunduran Diri Gibran Terhadap Rupiah

Ia kemudian menjelaskan, pimpinan DPR telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 2011 UU MD3 dan Pasal 192 ayat 1 Tatib DPR RI.

Dia juga menegaskan, HMP yang diusulkan berkaitan dengan polemik ijazah Gibran sebagai syarat seorang Wakil Presiden.

"Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," kata Saan.

Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS

Tidak akurat Tidak relevan Menyinggung Terlalu lama Isu privasi Lainnya

Gugat Hakim MK soal Ijazah Gibran, Pemohon: Prabowo Lulusan Luar Negeri, Kenapa Tak Dianalisis?