Tak Jabat Wapres, Gibran Dapat Uang Pensiun Rp20,16 Juta per Bulan - SindoNews
Makin mudah baca berita nasional dan internasional.
Kamis, 12 November 2026 - 20:49 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi Kompleks Parlemen Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026), di tengah beredarnya kabar mengenai niat dirinya mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. FOTO/Arif Julianto
A A A
JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diperkirakan tetap memperoleh uang pensiun sebesar Rp20,16 juta per bulan setelah mengundurkan diri dari jabatannya, sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai hak keuangan mantan wakil presiden. Selain pensiun pokok, Gibran juga berpotensi memperoleh sejumlah tunjangan dan fasilitas yang pembiayaannya ditanggung negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir," demikian bunyi Pasal 6 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden, sebagaimana dikutip Kamis (12/11/2026).
Baca Juga: Mundur Jadi Wapres, Gibran Miliki Harta Kekayaan Rp27,9 Miliar
Ketentuan tersebut menjadi dasar pemberian pensiun kepada mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya. Dalam penjelasan Pasal 6 UU tersebut disebutkan bahwa setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
Adapun besaran pensiun Gibran dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir yang diterimanya selama menjabat sebagai wakil presiden. Merujuk Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1978, gaji pokok wakil presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Sementara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 menetapkan gaji pokok tertinggi bagi pimpinan lembaga negara, seperti MPR, DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA), sebesar Rp5,04 juta per bulan. Dengan demikian, gaji pokok wakil presiden mencapai Rp20,16 juta per bulan, yang menjadi dasar perhitungan pensiun pokok.
Selain pensiun pokok, Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak mantan wakil presiden untuk memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri. Ketentuan ini memungkinkan penerimaan tambahan di luar pensiun pokok.
Baca Juga: Berhenti dari Jabatan Wapres, Gibran: Jabatan Hanya Titipan Sementara
Mantan wakil presiden juga berhak memperoleh biaya rumah tangga untuk penggunaan air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga. Negara turut menyediakan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya dan kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Selain itu, berdasarkan Pasal 11 UU tersebut, mantan wakil presiden berhak memiliki staf yang terdiri atas pegawai negeri untuk membantu menjalankan kegiatan setelah tidak lagi menjabat.
Adapun pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat. Seluruh pembiayaan hak keuangan dan fasilitas mantan wakil presiden tersebut dibebankan kepada APBN sesuai ketentuan Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 1978.
(nng)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Rekomendasi
Infografis

10 Negara dengan Gaji Tertinggi di Dunia, Tembus Rp125 Juta per Bulan
Terpopuler
1
2
3
4
5





