SIDOARJO – Kepedulian terhadap masyarakat tidak selalu diwujudkan melalui penegakan hukum dan penjagaan keamanan. Membantu warga mendapatkan pekerjaan juga menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Hal itulah yang ditunjukkan Kapolres Mojokerto AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakasa, S.H., S.I.K., M.M. melalui program Quick Wins Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Program tersebut diwujudkan dengan mendukung pelaksanaan Job Fair 2026 di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Timur, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.

Sebanyak 19 perusahaan dari berbagai sektor usaha membuka kesempatan kerja dalam kegiatan tersebut. Antusiasme masyarakat pun cukup tinggi. Hingga kegiatan berlangsung, sekitar 2.000 orang telah mendaftarkan diri secara daring untuk memperebutkan kesempatan bekerja.

Bagi Kapolres Mojokerto, kegiatan ini bukan sekadar agenda mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja. Lebih dari itu, Job Fair menjadi salah satu ruang untuk menghadirkan harapan bagi masyarakat yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.

AKBP Raden Erik mengatakan, kepolisian memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut membantu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk pengangguran.

Menurut dia, Polri tidak cukup hanya hadir ketika terjadi gangguan keamanan atau tindak kriminalitas. Kepolisian juga perlu mengambil bagian dalam upaya pencegahan dengan menyentuh persoalan sosial yang menjadi salah satu faktor kerentanan masyarakat.

“Polri hadir bukan hanya untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga berupaya mengambil bagian dalam memberikan solusi terhadap persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui program POLIRAN ini, kami ingin membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan,” kata Erik kepada TIMES Indonesia, Jumat (13/11/2026).

AKBP Raden Erik Bangun Prakasa berharap, semakin terbukanya kesempatan kerja dapat membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga. Dengan memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak, masyarakat diharapkan memiliki kehidupan yang lebih baik.

Dalam paparannya, Kapolres menyebut jumlah pengangguran di Indonesia mencapai sekitar 7,3 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.100 orang disebut sebagai pelaku kejahatan.

"Persoalan pengangguran tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dunia usaha, lembaga pelatihan, kepolisian, dan seluruh pemangku kepentingan perlu mengambil peran untuk memperluas kesempatan kerja," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Polres Mojokerto berencana menggelar kegiatan serupa di Pendopo Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Rencana tersebut telah dikoordinasikan dengan Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra agar informasi lowongan pekerjaan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Tidak hanya membantu mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, AKBP Raden Erik juga menaruh perhatian pada perlindungan para pelamar selama proses rekrutmen.

"Kepolisian akan ikut mengawasi proses penerimaan tenaga kerja untuk mencegah praktik percaloan maupun kecurangan yang berpotensi merugikan masyarakat," paparnya.

“Kami juga akan ikut mengawasi agar tidak ada praktik percaloan maupun kecurangan dalam proses rekrutmen perusahaan. Langkah tersebut menjadi penting agar kesempatan memperoleh pekerjaan benar-benar dapat diakses masyarakat secara terbuka dan adil, tanpa harus terbebani biaya tidak resmi atau praktik perantara yang merugikan," tegas AKBP Raden Erik Bangun Prakasa.

Sementara Kepala UPT BLK Provinsi Jawa Timur Devi Puspitasari mengatakan, Job Fair 2026 diikuti 19 perusahaan dari berbagai sektor usaha. Jumlah pendaftar yang mencapai sekitar 2.000 orang menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan kesempatan kerja.

“Dari Job Fair 2026 ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada para pencari kerja, terutama peserta pelatihan BLK, untuk memperoleh pekerjaan sesuai kompetensi yang dimiliki,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Yo’ie Afrida Soesetyo Djati menyampaikan, tingkat pengangguran di Kabupaten Mojokerto masih berada di angka 3,49 persen.

"Penanganan pengangguran membutuhkan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja," ungkapnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) serta peninjauan stan perusahaan oleh Kapolres Mojokerto, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Dody Munandar, dan sejumlah tamu undangan.

Melalui program POLIRAN, Polres Mojokerto berharap kehadiran kepolisian dapat dirasakan masyarakat tidak hanya ketika mereka membutuhkan perlindungan keamanan, tetapi juga ketika menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari.

"Sebab, bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan, kesempatan untuk bekerja bukan sekadar mendapatkan penghasilan. Di baliknya ada harapan untuk menghidupi keluarga, menyekolahkan anak, dan membangun masa depan yang lebih baik. Di situlah peran kami (polisi, red), bukan hanya menjaga masyarakat dari ancaman kejahatan, tetapi juga ikut membuka jalan agar masyarakat memiliki kesempatan untuk hidup lebih sejahtera," pungkas Kapolres Mojokerto, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.