Ternyata Indonesia Pernah 17 Tahun Tak Punya Wakil Presiden - Kompas

KOMPAS.com - Indonesia ternyata pernah menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden selama bertahun-tahun.

Kekosongan jabatan tersebut bahkan pernah berlangsung selama sekitar 17 tahun, setelah Mohammad Hatta mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia pada 1 Desember 1956.

Sejak saat itu, Presiden Soekarno menjalankan pemerintahan tanpa didampingi wakil presiden hingga masa kepemimpinannya berakhir pada 1967.

Kursi wakil presiden baru kembali terisi pada 1973, ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX terpilih mendampingi Presiden Soeharto.

Selain periode tersebut, Indonesia juga pernah tidak memiliki wakil presiden selama pemerintahan BJ Habibie pada 1998-1999.

Baca juga: Pemakzulan, Pengunduran Diri, dan Hak Pencalonan Ulang Wakil Presiden

Indonesia 17 Tahun Tanpa Wakil Presiden

Sejarah jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia bermula sehari setelah proklamasi kemerdekaan.

Pada 18 Agustus 1945, Soekarno ditetapkan sebagai Presiden Republik Indonesia pertama, sedangkan Mohammad Hatta menjadi wakil presiden pertama.

Keduanya kemudian menjalankan pemerintahan hingga Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 1 Desember 1956.

Pengunduran diri Hatta dilatarbelakangi perbedaan pandangan politik dengan Soekarno. Meski demikian, hubungan pribadi keduanya tetap terjalin sebagai sahabat.

Setelah Hatta mundur, jabatan wakil presiden tidak langsung diisi oleh pengganti.

Soekarno tetap menjalankan pemerintahan tanpa wakil presiden hingga kekuasaannya berakhir pada 1967.

Situasi politik Indonesia saat itu memburuk setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965.

Melalui TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tertanggal 12 Maret 1967, kekuasaan pemerintahan Soekarno dicabut.

Pada akhir Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967, Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden.

Setahun kemudian, tepatnya 27 Maret 1968, Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden RI kedua untuk masa jabatan 1968-1973.

Meski kepemimpinan nasional telah berganti, kursi wakil presiden masih belum terisi.

Jabatan tersebut baru kembali diisi pada 1973 setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX terpilih sebagai Wakil Presiden RI untuk periode 1973-1978.

Dengan demikian, Indonesia menjalani pemerintahan tanpa wakil presiden selama kurang lebih 17 tahun sejak pengunduran diri Mohammad Hatta.

Pada masa itu, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang saat itu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara.

Baca juga: Wakil Presiden Tidak Bisa Mundur Begitu Saja

Indonesia Kembali Tanpa Wakil Presiden pada 1998

Kekosongan jabatan wakil presiden kembali terjadi ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.

Saat itu, posisi wakil presiden dijabat BJ Habibie. Sesuai ketentuan konstitusi, Habibie kemudian menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI ketiga.

Habibie sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden RI sejak 1998.

Namun, setelah naik menjadi presiden, posisi wakil presiden kembali kosong.

Selama masa pemerintahan Habibie, yakni 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, Indonesia tidak memiliki wakil presiden.

Jabatan tersebut baru kembali terisi setelah pemilihan presiden dan wakil presiden melalui MPR pada Oktober 1999.

Baca juga: Menyoal Keabsahan Wakil Presiden Gibran

Apa Tugas Wakil Presiden Menurut UUD 1945?

Kekosongan jabatan wakil presiden dalam sejarah Indonesia juga berkaitan dengan pengaturan tugas dan kewenangan jabatan tersebut dalam konstitusi.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, tugas wakil presiden tidak dirumuskan secara terperinci.

Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.

Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya selama masa jabatan, posisinya digantikan oleh wakil presiden hingga masa jabatan berakhir.

Adapun jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Meski demikian, pengaturan mengenai kewenangan wakil presiden, hubungan dengan lembaga negara lainnya, hingga pertanggungjawaban jabatan tersebut masih menjadi bahan pembahasan.

Mengutip kajian Mahkamah Konstitusi (MK) melalui laman resminya, perubahan setelah reformasi memberikan ruang lebih luas bagi wakil presiden untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam pemerintahan.

Namun, pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden kembali menjadi perhatian pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Karena itu, kejelasan pembagian tugas dan kewenangan antara presiden dan wakil presiden dinilai penting agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.

Referensi:

Aryani, Nyoman Mas, dan Bagus Hermanto. (2018). Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensil Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 15 (2): 91-101.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul “Indonesia Pernah Tidak Punya Wakil Presiden” | Penulis: Widya Lestari Ningsih Penulis

Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS