Tito Minta Maaf jika Pemulihan Pascabencana Sumatera Ada yang Belum Permanen - Kompas
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta maaf jika ada daerah terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera yang belum mendapatkan pemulihan secara permanen.
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera itu mengatakan, proses pemulihan secara permanen tersebut membutuhkan waktu.
"Jadi, ya saya selaku Kasatgas meminta maaf kepada saudara-saudara yang terdampak yang mungkin belum tersentuh tempatnya, ada sungai mungkin atau jalan yang belum sepenuhnya bisa permanen, karena memang banyaknya yang terdampak dan sekali lagi perlu waktu untuk itu," kata Tito, usai rapat di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Tito mengatakan, pemerintah menargetkan proses pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, rampung pada 2028.
Banjir Lahar Gunung Semeru, Warga Sebut Ada Suara Gemuruh "Gludug-gludug"
Baca juga: Menkes Sebut Prabowo Kumpulkan Menteri untuk Bahas Antisipasi Bencana
Selama proses itu, ia menargetkan semua pihak terus bekerja sama untuk mempercepat proses pemulihan.
"Dan ditarget sampai tahun 2028, yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian/lembaga," ujar dia.
Ia mengatakan, rapat di Istana dalam rangka melaporkan progres satu tahun penanganan pascabencana di tiga provinsi Sumatera kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Baca juga: Bencana Belum Reda, Musim Hujan Mulai Mengintai
Di sisi lain, rapat bersama Prabowo ini juga dilakukan untuk mengantisipasi potensi hujan agar bencana serupa tak terulang.
"Kemudian, langkah yang jangka pendek menghadapi potensi hujan hidrometeorologi lagi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sudah terjadi di beberapa tempat. Sekaligus juga untuk program 2027 dalam rangka rehab dan rekon berikut anggarannya," ungkap dia.
Menurut Tito, Prabowo juga ingin memastikan semua progres yang sudah terlaksana betul-betul berjalan lancar.
Baca juga: Mitigasi Bencana, Peringatan Dini Banjir di Aceh Diusulkan Terhubung Data Debit Sungai
"Kami sudah sampaikan tadi enggak mudah, karena luasnya wilayah yang terdampak ya, 53 kabupaten/kota dan perlu waktu. Enggak bisalah dikerjakan dalam waktu tahun ini juga. Perlu waktu setidaknya sampai dengan 2028 target kita," ucap dia.
Selepas rapat, Mendagri juga menjelaskan bencana yang terjadi pada November 2025 berdampak pada 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa/kelurahan, dengan lebih dari 2,1 juta warga mengalami pengungsian.
Kerusakan akibat bencana ini meliputi lebih dari 184.000 rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, 1.593 fasilitas ibadah, serta ribuan titik jalan dan jembatan.
Baca juga: Wake Up Call Kekerasan Anak: Muncul Dorongan Penanganan Terpadu dari Sekolah hingga Keluarga
“Bagi saya pribadi, jujur yang pernah saya alami ini adalah salah satu dampak yang terluas. Tiga provinsi dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement istilahnya, people displacement 2,1 juta orang lebih,” ungkap Tito
Tito juga menegaskan, sejak awal Presiden Prabowo memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah terdampak dengan total sekitar Rp 12,34 triliun.
Dukungan tersebut antara lain mencakup bantuan belanja tidak terduga sebesar Rp 268 miliar, tambahan transfer keuangan daerah sekitar Rp 10,64 triliun, serta tambahan TKD sekitar Rp 1,4 triliun untuk mendukung kebutuhan daerah dalam penanganan bencana.
Selain itu, menurut dia, pemulihan pelayanan dasar di tiga provinsi Sumatera juga terus menunjukkan kemajuan.
Baca juga: Prabowo Disebut Syok Dengar Isu Penyadapan dalam Pertemuan dengan 10 Mantan Kapolri
Seluruh 87 rumah sakit yang terdampak telah kembali beroperasi.
Dari 4.922 sekolah yang terdampak, sebanyak 4.823 telah kembali menggunakan sekolah asal dan 99 lainnya masih menggunakan kelas darurat.
Jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi juga telah kembali 100 persen fungsional, sementara perbaikan infrastruktur daerah terus dilanjutkan.
Pada sektor hunian, pembangunan hunian sementara telah mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit.
Pemerintah selanjutnya mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap melalui berbagai skema, baik di lokasi semula, pembangunan mandiri, maupun kawasan komunal.
Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS