UGM Tak Tinggal Diam Usai Demo Jogja Ricuh: Kecam Aparat Masuk Kampus, Kaji Pembentukan TPF - Kompas
YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Universitas Gadjah Mada (UGM) mengambil sikap menyusul demonstrasi di Yogyakarta yang berujung ricuh pada Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari.
Dalam peristiwa tersebut, delapan mahasiswa UGM dilaporkan diamankan aparat.
Berdasarkan laporan Kompas.com, Rabu, kericuhan terjadi setelah massa dari arah Kota Yogyakarta didorong menuju Bundaran UGM.
Sebelumnya, sekitar 100 orang berkumpul di depan Gedung DPRD DIY. Massa kemudian melakukan penyerangan dengan menembakkan petasan dan bom molotov serta melemparkan batu ke area dalam gedung DPRD.
Kenapa Polisi Tak Boleh Masuk Kampus Sembarangan? Ini Kata Ahli Hukum
Pada pukul 20.30 WIB, aparat mengerahkan empat satuan setingkat kompi (SSK) PHH Brimob dan 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP) Brimob untuk mendorong massa ke arah utara Malioboro.
Baca juga: Kapolda DIY Sebut Ada Pihak yang Ingin Demo Jogja Rusuh, Polisi Dipancing Lakukan Kekerasan
UGM Minta Aparat Bertindak Sesuai Hukum
Menanggapi peristiwa itu, Rektor UGM Prof Ova Emilia menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk kekerasan, baik dalam penyampaian aspirasi maupun proses pengamanan demonstrasi.
Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan hak mahasiswa dan kebebasan menyampaikan pendapat.
Ova menyampaikan, kampus berkomitmen menjaga nilai demokrasi, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia dalam menyikapi aksi demonstrasi di Yogyakarta.
Menurut dia, penyampaian pendapat secara damai merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi sekaligus hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa.
"Sebagai institusi pendidikan tinggi, UGM berkomitmen menjaga ruang akademik yang terbuka, kritis, dan demokratis, serta menghormati partisipasi sivitas termasuk mahasiswa dalam kehidupan publik," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu.
Baca juga: 8 Mahasiswa UGM Dikabarkan Ditangkap Usai Demo, Ini Penjelasan Polisi
Ia juga menyatakan penolakan atas kekerasan terhadap sivitas akademika.
Pihak kampus meminta setiap langkah pengamanan oleh aparat harus berlandaskan hukum, mengutamakan prinsip legalitas dan proporsionalitas, serta tetap menghormati hak asasi manusia.
Terkait laporan mahasiswa yang diamankan aparat, UGM sedang mendata dan menelusuri keberadaan serta kondisi mahasiswa yang terdampak.
UGM juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kondisi mereka dan mengupayakan pendampingan yang diperlukan.
Apabila ada mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, lanjut Ova, universitas menyatakan akan menempuh langkah-langkah untuk memastikan hak mereka terpenuhi.
Langkah tersebut termasuk memberikan pendampingan hukum dan berkoordinasi dengan pihak berwenang.
UGM juga menegaskan kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik.
Baca juga: Kronologi Demo Jogja Berujung Ricuh: DPRD Dilempari Molotov, Merembet ke Bundaran UGM
DPP Fisipol UGM Kecam Tindakan Represif Aparat
Kecaman terhadap tindakan aparat juga disampaikan Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (DPP Fisipol UGM).
Ketua DPP Fisipol UGM, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa pihaknya mendukung kebebasan mahasiswa dan seluruh sivitas akademika untuk menyampaikan pendapat serta kritik terhadap penyelenggaraan negara.
Ia juga mendesak negara menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik tanpa tekanan, intimidasi, ancaman, maupun tindakan represif.
Menurut Ari, kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.
"Perbedaan pendapat dan kritik terhadap kebijakan negara tidak boleh dijawab dengan kekerasan maupun intimidasi," imbuhnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu.
Baca juga: Demo Ricuh di Yogyakarta, Mendiktisaintek Minta Mahasiswa Waspadai Provokasi
Selain itu, Ari mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi aparat negara terhadap mahasiswa.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kehadiran aparat di depan maupun di lingkungan kampus.
Kehadiran aparat di area tersebut dinilai dapat mencederai otonomi perguruan tinggi, kebebasan akademik, serta fungsi kampus sebagai ruang aman untuk berekspresi dan berdemokrasi.
Selain itu, Ari mengecam tindakan represif aparat keamanan terhadap mahasiswa dan warga sipil karena dinilai mencederai hak asasi manusia serta prinsip-prinsip negara hukum.
"Menuntut pembebasan mahasiswa yang ditangkap serta dibukanya akses bantuan hukum secara penuh dan tanpa hambatan bagi seluruh mahasiswa yang menjalani proses pemeriksaan maupun penahanan," jelas Ari.
Baca juga: Kapolri Tinjau Demo 10 November di Yogyakarta, Soroti 4 Hal Usai Kericuhan
UGM Kaji Pembentukan Tim Pencari Fakta
UGM juga membuka kemungkinan membentuk tim gabungan pencari fakta (TPF) untuk menelusuri peristiwa kericuhan demonstrasi di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) malam hingga Rabu (11/11/2026) dini hari.
Sekretaris Dewan Guru Besar UGM, Prof Wahyudi Kumorotomo, mengatakan bahwa pembentukan tim tersebut dapat dilakukan untuk memastikan apakah aparat masuk ke lingkungan kampus saat kericuhan berlangsung.
"Mungkin kalau perlu UGM membuat tim gabungan pencari fakta, supaya kita betul-betul jernih, masuk atau tidaknya (aparat)," ujarnya di Balairung UGM, dikutip dari TribunJogja, Rabu (11/11/2026).
"Lalu, supaya kemudian bukti-bukti di CCTV bisa kita tunjukkan, saksi-saksi juga bisa kita cek," tambahnya.
Wahyudi menyebut, ada sejumlah hal yang menurutnya perlu ditelusuri.
Baca juga: Update Demo Ricuh di Jogja: 157 Orang Diamankan, 21 Anak Dipulangkan ke Orangtua
Salah satunya, kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi demonstrasi yang justru mati. Kondisi di sekitar lokasi juga gelap gulita saat kericuhan berlangsung.
"Karena anehnya di dalam sekitar tempat demo kemarin kan CCTV malah justru mati. Dan juga gelap gulita waktu itu. Saya tidak tahu kenapa," imbuhnya.
Wahyudi juga menyoroti dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) oleh aparat pengamanan.
Ia mencontohkan insiden penghadangan ambulans yang hendak membawa pasien serangan jantung menuju RSUP Dr. Sardjito.
Menurut Wahyudi, ambulans yang membawa pasien dalam kondisi darurat semestinya tetap diperbolehkan melintas.
Baca juga: Usut Kericuhan Demo Jogja, Polda DIY Bentuk Tim Pencari Fakta Libatkan Komnas HAM hingga UGM
Dukung KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Gabung Kompas.com PLUS
