UU Perampasan Aset Atur Penyitaan Aset Tindak Pidana di Luar Negeri - Kompas
JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan DPR RI dalam sidang paripurna, Kamis (19/11/2026) turut mengatur pemblokiran dan penyitaan aset tindak pidana yang berada di luar negeri.
Pasal 22 ayat 1 beleid tersebut dijelaskan, aset yang berada di luar negeri yang akan disita atau diblokir bisa langsung diajukan kepada lembaga yang berwenang di negara tempat aset tersebut berada.
"Dalam hal permintaan Pemblokiran atau Penyitaan ditolak oleh lembaga yang berwenang di negara tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik dapat memblokir atau menyita Aset lainnya yang berada di Indonesia yang dimiliki atau dikuasai oleh Orang yang asetnya berada di luar negeri tersebut sebagai pengganti yang nilainya setara dengan nilai Aset Tindak Pidana yang akan diblokir atau disita," tulis ayat kedua Pasal 22 UU Perampasan Aset dari dokumen di situs dpr.go.id, Kamis.
Baca juga: UU Perampasan Aset Tegaskan Aset Koruptor yang Meninggal Dunia Bisa Tetap Dirampas Negara
Ayat ketiga pasal tersebut menjelaskan, saat melakukan pemblokiran atau penyitaan aset yang berada di Indonesia, penyidik harus mengajukan izin dari pengadilan negeri.
Pelaku Rela Dipenjara Asal Uang Triliunan Aman, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Jadi Solusi
Dalam ayat 4 menyebut, nilai Aset pengganti yang setara dengan nilai Aset Tindak Pidana yang akan diblokir atau disita harus terlebih dahulu dilakukan penilaian secara profesional dan proporsional.
"Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik berkoordinasi dengan badan yang melaksanakan Pengelolaan Aset," tulis ayat 5 Pasal 22 UU Perampasan Aset.
Baca juga: Resmi Disahkan DPR, UU Perampasan Aset Tegaskan Koruptor Bisa Dihukum Mati
Adapun Pasal 27 ayat 3 memberikan penegasan, permohonan perampasan aset di luar negeri (bukan penyitaan atau pemblokiran) harus melalui izin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
7 tindak pidana yang asetnya bisa dirampas
Terdapat tujuh tindak pidana yang asetnya berhak dirampas dalam UU Perampasan Aset ini tertuang dalam Pasal 4.
Tujuh tindak pidana tersebut yakni korupsi; narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendanaan terorisme; dan penyelundupan manusia.
Lalu ada tindak pidana penyelundupan senjata, amaunisi, dan bahan berbahaya; tindak pidana perdagangan orang (TPPO); dan terakhir penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi yang berdampak ke masyarakat luas.
Baca juga: Resmi Disahkan DPR, UU Perampasan Aset Tegaskan Koruptor Bisa Dihukum Mati
Dalam Pasal 4 ayat 1 ditegaskan, perampasan aset khusus tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan atau tanpa putusan pidana terhadap pelaku.
Selain menegaskan perampasan tanpa putusan pidana, Pasal 4 ayat 2 juga menegaskan kembali pelaku korupsi bisa dijatuhi pidana mati sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan undang-undang lainnya.
Terima kasih atas dukungan kepada KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Turut mendukung dengan Gabung Kompas.com PLUS
Batas akses KARIN
Kamu sudah mencapai batas akses KARIN.
Gabung membership Kompas.com+ MAX untuk bertanya lebih banyak dan memahami berita dengan lebih leluasa.
Khusus Member
Akses Tanya Langsung Tersedia untuk Member
Gabung membership Kompas.com+ MAX untuk bertanya lebih banyak dan memahami berita dengan lebih leluasa.
Habiburokhman: Uang Korban Investasi Bodong Bisa Kembali Lewat UU Perampasan Aset
