Jakarta, VIVA - Ketua DPP bidang Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Yudi Rijali Muslim menegaskan ARUN telah melakukan kajian internal, akademisi dan juga mensurvei masyarakat, sebagai komitmen untuk memberikan sumbang saran dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Hal ini diungkap saat menghadiri acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di ruang rapat Komisi III DPR RI, Rabu (11/10/2026).

Yudi mengatakan, kajian RUU Perampasan aset tersebut tujuan utamanya adalah memastikan penegakan hukum dilakukan secara berkeadilan dan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat pada hukum.

Ia pun menyatakan RUU Perampasan Aset adalah kebutuhan rakyat, sehingga ARUN berharap dan meminta proses percepatan pembahasan UU ini bisa disegerakan.

Yudi menyampaikan, dari kajian dan asprirasi, diharapkan UU Perampasan Aset bisa memberikan manfaat tak hanya bagi negara tapi juga bermanfaat bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan yang baru.

"Ada pun aspirasi yang kami dapatkan dari masyarakat, adalah UU Perampasan Aset ini diharapkan mampu mengembalikan hak rakyat dan memutuskan keuntungan kejahatan. Seperti yang kita tahu, mengembalikan hak rakyat dalam hal ini korupsi, tentu merampas sumber daya yang harusnya ada, seperti infrastruktur, pendidikan, pengentasan kemiskinan maupun kesehatan," kata Yudi.

Ia pun menegaskan bahwa hal penting lainnya yang harus menjadi dasar dari UU Perampasan Aset adalah kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya.

"Pidana penjara saja tidak selalu cukup jika hasil kejahatan masih disimpan, dialihkan, disamarkan, atau dinikmati pihak lain. Negara harus bisa memastikan bahwa keuntungan dari kejahatan tidak bisa dipegang oleh pelakunya. Dan UU ini diharapkan juga mampu menutup celah penyembunyian aset, baik berupa perubahan bentuk aset maupun pemindahan aset ke luar negeri," ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, UU Perampasan Aset harus mampu memperkuat pemulihan kerugian negara dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Yudi menyatakan keberhasilan penegakan hukum tak cukup hanya menghukum pelaku, tapi harus juga dilihat dari kerugian negara dan hak masyarakat yang berhasil dipulihkan

"Yang paling penting adalah mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecil diminta mempertanggungjawabkaan perbuatannya, sementara pelaku kejahatan ekonomi mampu mempertahankan hasil kejahatannya. Kami juga berharap aset kejahatan jangan sampai membiayai kekuasaan, membangun jaringan kejahatan baru, dan negara harus menunjukkan bahwa hak-hak masyarakat bisa dipulihkan," paparnya.

Terakhir, ia meminta agar RUU Perampasan Aset ini juga mampu untuk menghadapi kejahatan yang semakin kompleks, transaksi digital, sistem keuangan modern, dan transaksi lintas negara.

"UU ini harus mampu melacak, membekukan, mengamankan, serta memulihkan aset, Selain itu, RUU ini juga harus bisa mencegah aset yang ada menjadi sumber jaringan kejahatan baru, mempengaruhi kebijakan, dan merusak persaingan ekonomi yang sehat. Selain itu, RUU ini diharapkan mampu menjaga kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945," tandasnya.

Secara rinci, Ketua Divisi Advokasi ARUN, Syaqieb, menyampaikan penerapan RUU Perampasan Aset sebaiknya didasarkan azas conviction based (CB). Hal ini adalah untuk memastikan bahwa sebuah aset bersalah jika bisa dibuktikan melalui proses hukum yang adil dan kontrol pengadilan yang ketat.

Namun, azas non conviction based (NCB) bisa tetap diberlakukan jika memenuhi syarat kondisi kedaruratan. Yaitu pertama, ada indikasi pelaku kejahatan berusaha melarikan diri atau memindahkan aset yang tersebut. Dan kedua, jika pelaku kejahatan meninggal dunia.

"Aset tetap harus memiliki dugaan kuat berhubungan dengan tindak pidana. Dan harus tetap melewati proses pemeriksaan pengadilan, sebelum diputuskan status aset. NCB adalah instrumen pengecualian - ultimum remedium- bukan prosedur umum perampasan aset," kata Syaqieb.

Menanggapi masukan dari ARUN, Anggota Komisi III DPR RI, Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra selaku pimpinan sidang, menyatakan memang ada potensi UU ini bisa menjadi sarana abuse of power. Namun, ia menegaskan bahwa pihak legislator telah menetapkan untuk mengusung azas ultimum remedium.

"Yaitu, UU ini digunakan, jika memang sudah tidak ada lagi UU yang bisa dipergunakan," kata Soedeson.

Bahkan Soedeson pun meminta saran dari ARUN terkait tindak kriminal lainnya, seperti tindak kejahatan penipuan, yang menyebabkan kepiluan dan kesengsaraan korban.

Sementara, Anggota Komisi III DPR RI, Fraksi PAN, Endang Agustina menyatakan sangat tertarik dengan masukan dari ARUN dan sangat luar biasa. Ia mengakui bahwa harta kekayaan tidak wajar memang tak bisa serta merta ditetapkan sebagai hasil kejahatan.

"Saya pun menilai sangat baik sekali, usulan pemisahan yang sangat mutlak dalam penerapan UU Perampasan Aset ini nantinya," kata Endang.