Sosial Media
0
Mensinkronisasi logo dan berita terbaru...
    Home Berita DPR Featured Internet Spesial Tekno UU Perampasan Aset

    UU Perampasan Aset Disahkan, Draf Terbaru Belum Ada di Situs DPR - Kompas

    3 min read


    Kompas.com, 19 November 2026, 11:25 WIB
    Lihat Foto

    JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah sah menjadi Undang-Undang, namun draf terbaru dari RUU tersebut belum bisa diakses lewat situs web resmi DPR RI.

    Kompas.com mengakses situs web resmi DPR RI yakni dpr.go.id dan menelusuri dokumen RUU Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026) pukul 11.00 DPR, seketika setelah Ketua DPR Puan Maharani mengetok palu pengesahan UU itu.

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

    Menu “Partisipasi Pembentukan Undang-Undang” berisi banyak RUU, salah satunya RUU Perampasan Aset.

    Terdapat sub-menu, antara lain “lihat detail”, “lihat dokumen”, dan “beri masukan”.

    Pemerintah-DPR Sepakat RUU Perampasan Aset Jadi UU, Segera Dibawa ke Rapat Paripurna

    Dalam pilihan “lihat dokumen”, terdapat pilihan soal dokumen terkait. Tak ada dokumen digital RUU Perampasan Aset terbaru di sini.

    DPR: Draf diunggah di laman DPR

    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan dalam pidato sebelum pengesahan RU Perampasan Aset, draf RUU ini bisa diakses publik di situs resmi DPR.

    “Dan draf diunggah di laman DPR,” kata Habiburokhman dari mimbar ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara II DPR.

    Habiburokhman mengeklaim bahwa proses legislasi RUU Perampasan Aset telah melibatkan partisipasi bermakna dari publik.

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

    Komisi III DPR telah menyelenggarakan 87 kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), melibatkan pakar, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga mahasiswa.

    Sosialisasi lewat kunjungan kerja juga telah dilakukan para wakil rakyat bidang hukum.

    Proses rapat senantiasa diunggah di situs DPR, kanal YouTube DPR, dan TV Parlemen.

    “Kita mengedepankan partisipasi publik yang bermakna,” ujar Habiburokhman.

    Terima kasih atas dukungan kepada KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Turut mendukung dengan Gabung Kompas.com PLUS

    Komentar
    Additional JS