Sosial Media
0
Mensinkronisasi logo dan berita terbaru...
    Home Berita Featured Spesial UU Perampasan Aset

    UU Perampasan Aset Disahkan, Ini Aset Tindak Pidana yang Bisa Dirampas - detik

    6 min read

     

    JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-Undang Perampasan Aset resmi disahkan DPR RI dalam sidang paripurna, Kamis (19/11/2026).

    Dalam dokumen resmi yang diunduh dari laman dpr.go.id, terdapat sejumlah aset tindak pidana yang bisa dirampas oleh negara.

    Kriteria sejumlah aset yang bisa dirampas ini tertuang dalam Pasal 5 Ayat 1-4.

    Dalam Pasal 5 ayat 1 dijelaskan, aset tindak pidana yang bisa dirampas adalah aset hasil tindak pidana, termasuk yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi atau harta kekayaan orang.

    Resmi Disahkan, Tindak Pidana Apa Saja yang Diatur dalam UU Perampasan Aset?

    Baca juga: Puan Maharani: UU Perampasan Aset Mendesak Disahkan setelah 18 Tahun

    "Baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut," tulis dokumen UU Perampasan Aset tersebut.

    Kemudian aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana berupa benda bergerak dan berwujud yang terkait langsung dengan tindak pidana.

    Lalu ada aset lain hasil temuan yang diketahui aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.

    Dalam ayat 2 dijelaskan, aset lain hasil temuan yang sah milik pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan nilai aset berdasarkan prinsip kewajaran dan keseimbangan dengan nilai kekurangan atau ketidaksesuaian aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.

    Baca juga: ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD Terkait Pengesahan UU Perampasan Aset

    Dalam ayat 3 pasal yang sama dijelaskan, untuk aset lainnya yang sah milik pelaku selain aset hasil tindak pidana bisa dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

    Dalam ayat 4 pasal yang sama dijelaskan, perampasan terhadap aset yang telah difungsikan atau dialihkan menjadi fasilitas sosial untuk kepentingan masyarakat banyak dilakukan dengan tidak mengubah fungsi aset tersebut sehingga tetap bisa dipakai masyarakat.

    Berikut isi lengkap Pasal 5 UU Perampasan Aset terkait aset pelaku tindak pidana yang bisa dirampas negara:

    Pasal 5

    (1) Aset Tindak Pidana yang dapat dirampas meliputi:

    Baca juga: UU Perampasan Aset Disahkan, Atur Pembentukan 2 Badan Baru

     a. Aset hasil tindak pidana, termasuk yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi atau harta kekayaan Orang, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;

    b. Aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana berupa benda bergerak dan berwujud yang terkait langsung dengan tindak pidana;

    c. Aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana; dan/atau

    d. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara. 

    Baca juga: BREAKING NEWS! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

    (2) Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mempertimbangkan nilai Aset tersebut berdasarkan prinsip kewajaran dan keseimbangan dengan nilai kekurangan atau ketidaksesuaian Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara.

    (3) Aset lainnya yang sah milik pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

    (4) Perampasan terhadap Aset yang telah difungsikan atau dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat banyak dilakukan dengan tidak mengubah fungsi Aset tersebut sehingga tetap dapat dipergunakan oleh masyarakat.

    Terima kasih atas dukungan kepada KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Turut mendukung dengan Gabung Kompas.com PLUS

    Batas akses KARIN

    Kamu sudah mencapai batas akses KARIN.

    Gabung membership Kompas.com+ MAX untuk bertanya lebih banyak dan memahami berita dengan lebih leluasa.

    Khusus Member

    Akses Tanya Langsung Tersedia untuk Member

    Gabung membership Kompas.com+ MAX untuk bertanya lebih banyak dan memahami berita dengan lebih leluasa.

    Pelaku Rela Dipenjara Asal Uang Triliunan Aman, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Jadi Solusi

    Komentar
    Additional JS