Sosial Media
0
Mensinkronisasi logo dan berita terbaru...
    Home Berita Featured Spesial UU Perampasan Aset

    UU Perampasan Aset Tegaskan Aset Koruptor yang Meninggal Dunia Bisa Tetap Dirampas Negara - Kompas

    5 min read

     

    JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku korupsi yang melarikan diri atau bahkan meninggal dunia kini asetnya bisa tetap dirampas negara.

    Aturan baru ini tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang telah disahkan DPR RI dalam sidang paripurna, Kamis (19/11/2026).

    "Perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap: a. tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia; tersangka atau terdakwa yang melarikan diri; tersangka atau terdakwa yang sakit permanen; pelaku yang tidak diketahui; atau pelaku yang tidak diketahui keberadaannya," tulis Pasal 6 ayat 1 UU Perampasan Aset yang diakses dari laman dpr.go.id, Kamis.

    Baca juga: Resmi Disahkan DPR, UU Perampasan Aset Tegaskan Koruptor Bisa Dihukum Mati

    Dalam ayat 2 ditegaskan, perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku ini harus memenuhi kriteria aset bernilai paling rendah Rp 1 miliar.

    Habiburokhman Ungkap Sanksi, Pemulihan Kerugian Negara, dan Korban di UU Perampasan Aset

    Namun dijelaskan, nilai minimum aset bisa saja berubah sesuai dengan aturan turunan dari pemerintah.

    Dalam Pasal 7 ditegaskan, aset yang disita tanpa putusan pidana tidak menghapus tanggung jawab pidana pelaku.

    Baca juga: ICW: UU Perampasan Aset Mestinya Atur Peningkatan Kekayaan Tak Wajar Pejabat

    Berikut bunyi Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perampasan Aset tersebut:

    Pasal 6

    (1) Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan terhadap:
    a. tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia;
    b. tersangka atau terdakwa yang melarikan diri;
    c. tersangka atau terdakwa yang sakit permanen;
    d. pelaku yang tidak diketahui; atau
    e. pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.

    (2) Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

    Baca juga: Habiburokhman: RUU Perampasan Aset Akan Tegaskan Hukuman Mati Bagi Koruptor

    (3) Dalam hal terjadi perubahan nilai minimum Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan nilai minimum Aset diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    Pasal 7

    Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

    Terima kasih atas dukungan kepada KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Turut mendukung dengan Gabung Kompas.com PLUS

    Batas akses KARIN

    Kamu sudah mencapai batas akses KARIN.

    Gabung membership Kompas.com+ MAX untuk bertanya lebih banyak dan memahami berita dengan lebih leluasa.

    Khusus Member

    Akses Tanya Langsung Tersedia untuk Member

    Gabung membership Kompas.com+ MAX untuk bertanya lebih banyak dan memahami berita dengan lebih leluasa.

    Pelaku Rela Dipenjara Asal Uang Triliunan Aman, Habiburokhman: UU Perampasan Aset Jadi Solusi

    Komentar
    Additional JS