Jakarta, VIVA - Badan Narkotika Nasional (BNN) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti dalam menyikapi isu penyalahgunaan vape yang mengandung narkotika.

Pemerintah perlu mengambil langkah secara tepat dan bijak dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum, perlindungan masyarakat, serta dampak kebijakan terhadap pelaku usaha.

Sekretaris Utama BNN Aep Saepudin mengatakan, upaya menangani persoalan penyalahgunaan vape tidak bisa dilepaskan dari berbagai kepentingan, mulai dari hak konsumen, perlindungan kesehatan masyarakat, hingga keberlangsungan industri. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil negara perlu memiliki landasan yang kuat.

"Terkait dengan respons atas maraknya penyalahgunaan narkotika melalui media rokok elektronik, negara tentunya harus mengambil langkah tepat dan bijak. Pendekatan atau landasan setiap kebijakan yang diambil negara harus berbasis bukti. Tanpa mengabaikan kepastian hukum maupun kepentingan ekonomi yang sah. Banyak pelaku usaha dari kalangan industri rokok elektronik atau pelaku usaha ritel yang tentunya akan terdampak dari kebijakan terkait," ujar Aep dalam Sarasehan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba dengan tema "Vape di Persimpangan Jalan antara Hak Konsumen, Ancaman Narkotika, Moralitas Agama, dan Kepentingan Ekonomi Nasional", dikutip Rabu (11/11/2026).

Ia menambahkan, pengawasan dan penanganan penyalahgunaan vape tidak boleh berhenti pada produk yang ditemukan mengandung zat terlarang.

Aparat perlu menelusuri rantai peredaran secara menyeluruh mulai dari sumber pasokan, pola distribusi, pihak yang memperoleh keuntungan, hingga jaringan yang mengorganisasi peredarannya agar dapat memberantas narkotika dari hulu hingga hilir.

Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, juga perlu diperkuat melalui lingkungan keluarga, pendidikan, dan komunitas pengguna vape. Dengan begitu, upaya pencegahan dapat dilakukan sebelum muncul korban akibat penyalahgunaan produk tersebut.

Senada dengan BNN, Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengingatkan bahwa penyalahgunaan narkotika dapat memanfaatkan berbagai media untuk mengedarkan zat terlarang.

Menurut dia, vape bukan satu-satunya media yang dapat digunakan oleh jaringan narkotika. Alasannya, konsumsi narkotika ini bisa menggunakan wadah atau modus berbeda dan vape hanya salah satu produk yang disalahgunakan.

Habib mencontohkan, pada 6 Januari 2026, BNN bersama Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Imigrasi mengungkap jaringan internasional yang menyamarkan narkotika dalam kemasan minuman energi.

"Kejahatan narkotika tidak pernah diam. Ia belajar, ia menyamar, ia berpindah wadah," ujarnya.

Penemuan kandungan narkotika dalam cairan vape maupun minuman energi memperlihatkan bahwa kasus penyalahgunaan vape merupakan bagian dari kejahatan narkotika yang terorganisir, mulai dari produksi, pengemasan, penyelundupan, hingga distribusi.

Oleh karena itu, Habib menilai pemberantasan narkotika harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Penanganan tidak cukup hanya menyasar di sisi hulu, tetapi juga harus membongkar jaringan pemasok dan distribusi yang berada di balik peredaran zat terlarang.

Dia turut menyoroti perlunya penguatan koordinasi antarlembaga, mengingat peredaran narkotika melalui berbagai media dapat melibatkan banyak jalur, seperti bandara, pelabuhan, gudang, toko, platform daring, hingga pabrik rumahan.

Dalam hal ini, BNN, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, BPOM, Kementerian Kesehatan, serta lembaga penegak hukum lainnya perlu memperkuat pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.

Habib juga mengingatkan agar penegakan hukum dilakukan secara tepat sasaran dan proporsional. Menurut dia, keberhasilan kebijakan tidak semata-mata diukur dengan penetapan larangan, melainkan dari efektivitas negara dalam melindungi masyarakat dan memberantas jaringan narkotika.

"Ukuran keberhasilan kebijakan bukan seberapa besar atau berapa keras larangan dibuat. Ukurannya adalah seberapa efektif negara melindungi masyarakat dari narkotika, menjamin kepastian hukum, dan menghadirkan kemaslahatan yang nyata," tegasnya.

Dengan demikian, upaya penataan industri vape perlu berjalan beriringan dengan pemberantasan narkotika. Pengawasan dan penindakan harus difokuskan pada produk serta pihak yang terbukti menyalahgunakan vape untuk peredaran zat terlarang, tanpa mengabaikan kepastian hukum dan keberlangsungan aktivitas ekonomi yang sah.