Sering Ribut dengan China, Indonesia Tawarkan 'Pangkalan' di Kepulauan Natuna kepada AS - galamedia

Sering Ribut dengan China, Indonesia Tawarkan 'Pangkalan' di Kepulauan Natuna kepada AS - galamedia
Menlu AS Mike Pompeo menandatangani kesepakatan dengan disaksikan Menlu RI Retno Marsudi. /Twitter @SecPompeo/

KAPAL patroli Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China  kerap mengganggu Indonesia dengan memasuki zona maritim NKRI di Kepulauan Natuna.
Aparat militer Indonesia tak bisa berbuat banyak karena Beijing menyatakan wilayah tersebut masuk dalam zona bebas terkait klaim sembilan garis putus-putus (nine dash line). Kapal penjaga Indonesia hanya bisa berupaya mengusir mereka.
Sepertinya Pemerintah Indonesia ingin menuntaskan masalah tersebut tanpa harus berkonflik langsung dengan Beijing.
Bakamla RI mengusir kapal China yang berkeliaran di zona eksklusif ekonomi Indonesia, Laut Natuna Utara, pada Sabtu 12 September 2020. .*/Antara
Baca Juga: Jokowi Ingin Jadikan AS Sebagai Sahabat Sejati, Pompeo Dekati Grass Root di Indonesia
Terkait hal itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengundang investor Amerika Serikat (AS) untuk investasi di Kepulauan Natuna. Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo saat berkunjung ke Indonesia.
"Saya mendorong pebisnis AS untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, termasuk untuk proyek-proyek di pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Natuna," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis 29 Oktober 2020.
Dengan langkah tersebut, Indonesia tak perlu lagi "disibukan" dengan pelanggaran teritorial. Karena jika AS berkenan maka armada laut AS di Indo Pasifik akan menjaganya dengan ketat.
Baca Juga: Sebut Pembakar Halte Thamrin Tak Ditahan, Andi Arief: Pembakar Semangat Malah Diborgol
China pun bakal berpikir panjang untuk memasuki wilayah tersebut. Karena AS jauh memiliki keunggulan militer dibanding Indonesia.
Di sisi lain, Indonesia bisa meraup keuntungan dari hasil investasi AS tersebut. Terlebih, AS memang memiliki kepentingan untuk memiliki "pangkalan" di wilayah tersebut.
AS memang merupakan salah satu investor utama Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi AS ke Indonesia sebesar 279 juta dola AS pada kuartal III 2020 untuk 417 proyek. Dengan jumlah tersebut, AS menempati posisi ke-7 negara dengan investasi terbesar.
Kepulauan Natuna tengah terancam dampak dari konflik Laut China Selatan (LCS). Konflik memanas usai China mengklaim sepihak 90 persen dari perairan LCS.
PETA Natuna.*
Baca Juga: Oktober 2020 Sebanyak 206 Perusahaan Pinjaman Online Diblokir, Simak Daftarnya Ini
Terkait hal tersebut, Retno mengatakan menolak berbagai klaim maritim di wilayah perairan tersebut. Ia mengatakan konvensi PBB tentang hukum laut atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) merupakan acuan hukum yang harus diterapkan dan dihormati semua negara.
Sikap tersebut sejalan dengan upaya AS menentang klaim China tersebut. Bahkan, kedua negara telah sepakat bekerja sama untuk melindungi ketahanan LCS.
"Oleh karena itu, klaim apa pun harus didasarkan tentang prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara universal termasuk UNCLOS 1982," tegasnya.
Selain mengundang investasi AS ke Natuna, Retno juga menyinggung pemberian perpanjangan fasilitas pengurangan insentif tarif preferensial umum atau Generalized System of Preferences (GSP) dari AS.
Baca Juga: Ngaku Sedih dan Frustasi, Erdogan: Saya Tak Perlu Ngomong Apapun ke Bajingan Penghina Nabi Tercinta
Ia mengatakan pemberian fasilitas tersebut dapat memperkuat rantai pasokan global dan mempercepat pemulihan ekonomi.
"Berkaitan dengan hal tersebut, saya kembali menggarisbawahi pentingnya fasilitas GSP, yang tidak hanya membawa keuntungan bagi Indonesia tapi juga bagi bisnis AS," ucapnya.
GSP adalah sebagai fasilitas bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima yang diberikan oleh negara maju demi membantu ekonomi negara berkembang.
Selama ini, Indonesia mendapatkan keringanan tersebut dari AS. Namun, awal tahun lalu AS sudah mencoret RI dari daftar negara berkembang.
Saat ini, Indonesia tengah menunggu hasil tinjauan ulang yang dilakukan pemerintah AS melalui United States Representative (USTR) terkait pemberian fasilitas GSP.***