10 Kelompok Pemberontak Myanmar Kecam Militer & Dukung Pengunjuk Rasa Anti Kudeta Semua Halaman | merdeka
3 min read
10 Kelompok Pemberontak Myanmar Kecam Militer & Dukung Pengunjuk Rasa Anti Kudeta Semua Halaman | merdeka.com
Merdeka.com - Sebanyak 10 kelompok pemberontak Myanmar memberikan dikungan untuk gerakan anti kudeta pada Sabtu (3/4), memicu ketakutan konflik yang lebih luas akan muncul di negara yang telah lama dilanda konflik antara militer dan kelompok etnis bersenjata tersebut.
Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung Saun Suu Kyi pada 1 Februari, memicu pemberontakan yang diatasi junta dengan tindakan mematikan. Menurut kelompok pemantau, lebih dari 550 orang telah terbunuh, yang memicu kemarahan puluhan kelompok pemberontak dan milisi mereka, yang menguasai wilayah di perbatasa negara tersebut.
Pada Sabtu, 10 kelompok pemberontak bertemu secara virtual membahas situasi di Myanmar, mengecam penggunaan peluru tajam oleh junta dalam menghadapi pengunjuk rasa.
"Para pemimpin dewan militer harus dimintai pertanggungjawaban," tegas pemimpin kelompok pemberontak Restorasi Negara Bagian Shan, Jenderal Yawd Serk, dilansir Channel News Asia, Minggu (4/4).
Pekan lalu, junta mengumumkan gencatan senjata selama sebulan dengan kelompok etnis bersenjata, dengan pengecualian jika " keamanan dan administrasi pemerintah dilanggar". Pengumuman tersebut tidak mencakup penghentian kekuatan mematikan terhadap demonstrasi anti-kudeta.
Menurut Yawd Serk, gencatan senjata mengharuskan pasukan keamanan menghentian semua tindakan kekerasa, termasuk terhadap para pengunjuk rasa.
Sepuluh kelompok pemberontak yang menggelar pertemuan daring itu merupakan penandatangan kesepakatan gencata senjata nasional yang difasilitasi pemerintah Aung San Suu Kyi, yang berupaya mengakhiri perjuangan bersenjata milisi etnis untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar.
Tapi ketidakpercayaan menjalar ke dalam etnis minoritas Myanmar, dan Yawd Serk mengatakan 10 penandatangan gencatan senjata nasional akan "meninjau" kesepakatan itu.
"Saya ingin menyatakan bahwa (10 kelompok) dengan tegas mendukung orang-orang yang menuntut diakhirinya kediktatoran," tegasnya.
Pekan lalu, utusan khusus PBB untuk Myanmar memperingatkan Dewan Keamanan tentang risiko perang saudara dan "pertumpahan darah" yang akan segera terjadi.
Pertemuan kelompok pemberontak berlangsung sepekan setelah Serikat Nasional Karen (KNU), merebut pangkalan militer di negara bagian Karen timur, menewaskan 10 perwira militer. Junta membalas dengan serangan udara.
KNU telah menjadi lawan vokal junta militer dan mengatakan mereka melindungi ratusan aktivis anti-kudeta.
Pada Sabtu, kelompok itu mengutuk militer karena "menggunakan kekuatan berlebihan dengan melakukan pemboman tanpa henti dan serangan udara" dari 27 hingga 30 Maret, yang "menyebabkan kematian banyak orang termasuk anak-anak".
"Serangan udara juga menyebabkan lebih dari 12.000 orang mengungsi," katanya.
Juru bicara junta, Zaw Min Tun mengatakan militer hanya menargetkan Brigade ke-5 KNU - yang menyebabkan perebutan pangkalan militer.
"Kami melakukan serangan udara hanya pada hari itu," ujarnya kepada AFP.
"Kami telah menandatangani perjanjian gencatan senjata nasional. Jika mereka mengikuti NCA, tidak ada alasan terjadinya konflik."
Media lokal dan kelompok hak asasi etnis Karen telah melaporkan beberapa pemboman dan serangan udara di seluruh negara bagian selama beberapa hari terakhir.
(mdk/pan)
[Category Opsi Informasi]
[Tips Myanmar, Featured]
Merdeka.com - Sebanyak 10 kelompok pemberontak Myanmar memberikan dikungan untuk gerakan anti kudeta pada Sabtu (3/4), memicu ketakutan konflik yang lebih luas akan muncul di negara yang telah lama dilanda konflik antara militer dan kelompok etnis bersenjata tersebut.
Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung Saun Suu Kyi pada 1 Februari, memicu pemberontakan yang diatasi junta dengan tindakan mematikan. Menurut kelompok pemantau, lebih dari 550 orang telah terbunuh, yang memicu kemarahan puluhan kelompok pemberontak dan milisi mereka, yang menguasai wilayah di perbatasa negara tersebut.
Pada Sabtu, 10 kelompok pemberontak bertemu secara virtual membahas situasi di Myanmar, mengecam penggunaan peluru tajam oleh junta dalam menghadapi pengunjuk rasa.
"Para pemimpin dewan militer harus dimintai pertanggungjawaban," tegas pemimpin kelompok pemberontak Restorasi Negara Bagian Shan, Jenderal Yawd Serk, dilansir Channel News Asia, Minggu (4/4).
Pekan lalu, junta mengumumkan gencatan senjata selama sebulan dengan kelompok etnis bersenjata, dengan pengecualian jika " keamanan dan administrasi pemerintah dilanggar". Pengumuman tersebut tidak mencakup penghentian kekuatan mematikan terhadap demonstrasi anti-kudeta.
Menurut Yawd Serk, gencatan senjata mengharuskan pasukan keamanan menghentian semua tindakan kekerasa, termasuk terhadap para pengunjuk rasa.
Sepuluh kelompok pemberontak yang menggelar pertemuan daring itu merupakan penandatangan kesepakatan gencata senjata nasional yang difasilitasi pemerintah Aung San Suu Kyi, yang berupaya mengakhiri perjuangan bersenjata milisi etnis untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar.
Tapi ketidakpercayaan menjalar ke dalam etnis minoritas Myanmar, dan Yawd Serk mengatakan 10 penandatangan gencatan senjata nasional akan "meninjau" kesepakatan itu.
"Saya ingin menyatakan bahwa (10 kelompok) dengan tegas mendukung orang-orang yang menuntut diakhirinya kediktatoran," tegasnya.
Pekan lalu, utusan khusus PBB untuk Myanmar memperingatkan Dewan Keamanan tentang risiko perang saudara dan "pertumpahan darah" yang akan segera terjadi.
Pertemuan kelompok pemberontak berlangsung sepekan setelah Serikat Nasional Karen (KNU), merebut pangkalan militer di negara bagian Karen timur, menewaskan 10 perwira militer. Junta membalas dengan serangan udara.
KNU telah menjadi lawan vokal junta militer dan mengatakan mereka melindungi ratusan aktivis anti-kudeta.
Pada Sabtu, kelompok itu mengutuk militer karena "menggunakan kekuatan berlebihan dengan melakukan pemboman tanpa henti dan serangan udara" dari 27 hingga 30 Maret, yang "menyebabkan kematian banyak orang termasuk anak-anak".
"Serangan udara juga menyebabkan lebih dari 12.000 orang mengungsi," katanya.
Juru bicara junta, Zaw Min Tun mengatakan militer hanya menargetkan Brigade ke-5 KNU - yang menyebabkan perebutan pangkalan militer.
"Kami melakukan serangan udara hanya pada hari itu," ujarnya kepada AFP.
"Kami telah menandatangani perjanjian gencatan senjata nasional. Jika mereka mengikuti NCA, tidak ada alasan terjadinya konflik."
Media lokal dan kelompok hak asasi etnis Karen telah melaporkan beberapa pemboman dan serangan udara di seluruh negara bagian selama beberapa hari terakhir.
(mdk/pan)
[Category Opsi Informasi]
[Tips Myanmar, Featured]