Junta Militer Myanmar Perintahkan Seluruh Penyedia Internet Putus Layanan Nirkabel
Demonstran Lawan Polisi Pakai Senapan Angin dan Ketapel. ©2021 REUTERS
DUNIA | Jumat, 2 April 2021 12:31:55
Reporter : Pandasurya Wijaya
Merdeka.com - Perusahaan komunikasi Ooredoo di Myanmar mengatakan junta militer memerintahkan semua penyedia layanan internet via nirkabel untuk memutus jaringan mereka.
"Hanya saluran fiber yang boleh beroperasi mulai besok. Kami dapat perintah dari otoritas baru-baru ini," kata Ooredoo kepada kantor berita AFP, seperti dilansir laman France24, Jumat (2/4).
Warga Myanmar kebanyakan mengandalkan layanan internet nirkabel dan tidak punya akses ke sambungan telepon.
Puluhan negara anggota PBB mengecam perintah pemutusan sambungan internet itu sebagai serangan terhadap kebebasan berekspresi di Myanmar.
Dikomandoi oleh Prancis, Yunani, dan Lithuania, pernyataan anggota PBB menyebut "keprihatinan mendalam" atas apa yang dialami jurnalis dan pekerja media sejak militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari lalu.
"Kami mengecam kekerasan, penangkapan sepihak, dan penahanan terhadap pembela hak asasi dan anggota lain dari masyarakat madani," kata pernyataan negara-negara anggota PBB.
"Kami menyerukan pembebasan segera semua yang sudah ditangkap secara sepihak."
[tags Featured]
Demonstran Lawan Polisi Pakai Senapan Angin dan Ketapel. ©2021 REUTERS
DUNIA | Jumat, 2 April 2021 12:31:55
Reporter : Pandasurya Wijaya
Merdeka.com - Perusahaan komunikasi Ooredoo di Myanmar mengatakan junta militer memerintahkan semua penyedia layanan internet via nirkabel untuk memutus jaringan mereka.
"Hanya saluran fiber yang boleh beroperasi mulai besok. Kami dapat perintah dari otoritas baru-baru ini," kata Ooredoo kepada kantor berita AFP, seperti dilansir laman France24, Jumat (2/4).
Warga Myanmar kebanyakan mengandalkan layanan internet nirkabel dan tidak punya akses ke sambungan telepon.
Puluhan negara anggota PBB mengecam perintah pemutusan sambungan internet itu sebagai serangan terhadap kebebasan berekspresi di Myanmar.
Dikomandoi oleh Prancis, Yunani, dan Lithuania, pernyataan anggota PBB menyebut "keprihatinan mendalam" atas apa yang dialami jurnalis dan pekerja media sejak militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari lalu.
"Kami mengecam kekerasan, penangkapan sepihak, dan penahanan terhadap pembela hak asasi dan anggota lain dari masyarakat madani," kata pernyataan negara-negara anggota PBB.
"Kami menyerukan pembebasan segera semua yang sudah ditangkap secara sepihak."
[tags Featured]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar