Bupati Banjarnegara Jadi Tersangka Korupsi, Pernah Salah Sebut Menteri Luhut Jadi Menteri Penjahit - Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2017-2018.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan," Setelah melakukan penyelidikan, kami menemukan bukti permulaan yang cukup dan kita tingkatkan ke penyidikan. Hasil kerja keras tersebut menetapkan dua orang tersangka," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (3/8/2021).
Tak hanya Bupati Banjarnegara, KPK juga menetapkan pihak swasta sekaligus orang kepercayaan bupati, Kedy Afandi (KA), sebagai tersangka.
Sosok ini juga merupakan tim sukses bupati dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017.
Penyidik KPK menduga KA pernah mengumpulkan sejumlah pengusaha dan menyampaikan soal permintaan commitment fee untuk Budhi.
Bahkan, Budhi disebut pernah menyampaikan langsung permintaan fee kepada para pengusaha.
Kini kedua tersangka ditahan selama 20 hari pertama mulai hari ini 3 September 2021 sampai 22 September 2021.
Budhi ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Kavling C1, sementara KA ditahan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.
Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Salah Sebut Nama Menteri Luhut Jadi Menteri Penjahit
Belum lama ini Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono sempat ramai menjadi perbincangan publik.
Itu terjadi setelah dirinya salah menyebut Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binjar Pandjaitan dengan Luhut Penjahit.
Pernyataan itu disampaikan Budhi dalam sesi wawancara door stop pada sebuah acara.
Salah sebut itu nama itu kemudian menjadi kontroversial.
Hal ini lantaran 'Pandjaitan' merupakan nama salah satu marga Batak.
Setelah videonya viral, pria yang akrab disapa Wing Chin itu meminta maaf.
Mengutip dari Tribun Jateng, dalam video yang beredar, mulanya Budhi memaparkan keterisian tempat tidur (BOR) di Banjarnegara, Jawa Tengah yang menurun akhir-akhir ini.
Ia juga menyampaikan terkait efektifitas penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) melalui APBD di masa PPKM.
Langkahnya itu tak lain menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo yang ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri dan Menko Kemaritiman dan Investasi.
Saat menyebut nama Menko Luhut Binsar Pandjaitan itulah, Budhi salah melafalkan.
Ia salah menyebut dengan nama Penjahit, yang seharusnya Pandjaitan.
Setelah video tersebut ramai, melalui video yang diunggah di akun Instagram resmi Pemkab Banjarnegara, Senin (23/8/2021), Budhi meminta maaf kepada Luhut.
"Mohon maaf kemarin saya menyebut Menteri Penjahit, karena saya tidak hafal namanya panjang sekali."
"Ini sekarang saya baca yang jelas, ini saya baca dan saya mohon maaf, (yang betul) adalah Menko Maritim dan Investasi Lihut Binsar Pandjaitan," katanya, seperti dikutip Tribunnews dari Kompas.com.
Budhi mengaku tidak bermaksud untuk menghina.
"Mohon maaf karena tidak hafal jadi disingkat yang mudah, tapi saya tidak punya tujuan menghina apapun, karena sebisa saya bicara," ungkapnya.
Ia mengungkapkan, salah sebut nama itu tak lepas dari kekurangannya, kelemahan dan keterbatasannya.
Karenanya, ia mengaku baru paham hingga bisa menyebut nama Menko Luhut Binsar Pandjaitan dengan sempurna.
"Mohon bapak menteri bisa memaafkan saya. Demi Allah, demi Rasulullah saya lahir batin untuk melaksanakan tugas negara," sambungnya.
Dalam video itu, Budhi juga meminta maaf kepada warga Batak dengan marga Pandjaitan.
"Terakhir kepada warga dari Tapanuli yang memiliki warga Pandjaitan, yang pada waktu lalu saya sebut Penjahit karena saya tidak hafal, karena saya tidak hafal marga warga Tapanuli."
"Tapi hari ini saya baru paham, maka saya tuls dan saya mohon maaf, yang sebenarnya adalah marga Pandjaitan," jelasnya.
Kronologi salah sebut nama
Dalam video berdurasi 1 menit 26 detik itu, Budhi tengah menjelaskan perkembangan kasus Covid-19 di Banjarnegara.
Sejak adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, kasus Covid-19 di Banjarnegara telah menurun.
"Alhamdulillah Banjarnegara (awalnya) BOR-nya 99 persen, terus turunlah PPKM darurat."
"Saya baca aturannya sesuai perintah Pak Presiden yang langsung ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri dan dilaksanakan pada waktu rapat bersama menteri siapa itu, penjahit atau apalah, (yang) orang Batak itu," kata Budhi.
Kemudian orang yang berada di sekelilignya terdengar mencoba meluruskan dengan mengatakan, Luhut Binsar Pandjaitan.
"Ya Pak Penjahit kan," sambungnya.
Budi lalu melanjutkan, bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan jarin pengaman sosial sebagai kompensasi PPKM.
"Pada waktu PPKM darurat Banjarnegara zona merah, tapi setelah ada instruksi Mendagri dan dijabarkan Pak Menteri Penjahit itu, Luhut Penjahit itu saya laksanakan intruksinya," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar