Dosen UI Ungkap Kemendikbud Pernah Luluskan Profesor Hanya Dalam 12 Hari
Kuasa hukum dosen Universitas Indonesia (UI) Sri Mardiyati, Maqdir Ismail, mengungkap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pernah meluluskan profesor hanya dalam waktu 12 hari. Hal ini menepis pendapat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Riset Dikti Kemendikbud), Nizam, bahwa Sri terlambat mengajukan proses profesor ke Kemendikbud.
"Tidak ada satu ketentuan yang menentukan bahwa pengajuan guru besar dibatasi waktu satu tahun seperti diterangkan oleh Prof Nizam. Keterangan ini adalah sekadar dalih supaya tidak dianggap salah. Buktinya ada juga guru besar yang disetujui hanya dalam waktu 12 hari," kata Maqdir Ismail kepada detikcom, Rabu (26/1/2022).
Selain itu, kata Maqdir, keterangan Prof Nizam tersebut post factum. Kejadian penolakan permohonan Sri kami ini terjadi pada Oktober 2019, ketika Prof Nizam belum menjadi Dirjendikti.
"Artinya, beliau memperoleh 'cerita dari orang lain' yang menganggap dirinya paling benar," beber Maqdir Ismail.
Pihak Universitas Indonesia (UI), sebagai pengusul sesuai dengan POPAK 2016, tidak pernah dipanggil. Seharusnya dilakukan pemanggilan sebelum dilakukan penolakan. Karena hal ini tidak dilakukan, tidak ada kesempatan untuk banding bagi pengusul Universitas Indonesia (UI).
"Kalau Dirjendikti mau jujur, mestinya keberatan kami terhadap Keputusan Panitia Pusat tanggal 22 Oktober 2019, dengan Surat tanggal 8 November2019, ditanggapi secara layak dan sepatutnya, dengan cara memanggil pihak Universitas Indonesia untuk audiensi," tutur Maqdir Ismail.
Faktanya, Maqdir Ismail melanjutkan, sepanjang dokumen yang diberikan, Sri baru diundang oleh Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia pada 4 Maret 2021.
"Artinya, sesudah 4 bulan dilakukan penolakan yang dilakukan dengan cara mengada-ada," tutur Maqdir menegaskan.
Maqdir menyatakan alasan yang digunakan oleh Prof Yanuarsyah Haroen, Prof Dr Sayaiful Anwar MSi, dan Prof Dr Sutikno untuk menolak kenaikan pangkat itu mengada-ada.
"Dan itu dilakukan secara pongah, tanpa dasar ilmiah dengan menggunakan argumen 'pokoknya harus ditolak' dan dikatakan bahwa 'penulisan tidak baik karena penamaan persamaan tidak sistematis dan terlalu basic menyatakan teori genetic algorithm," cetus Maqdir Ismail keras.
Sebab, paper Sri Mardiyati itu telah diperiksa dan dianggap layak oleh 2 orang guru besar matematika ITB, yaitu Prof Dr Irawati MS dan Prof Dr Edy Tri Baskoro, MSc. Selain itu, paper Sri Mardiyati kan sudah diperiksa oleh editor dari jurnal yang semuanya guru besar matematika dari Universitas di India, Turki, Brasil, China, Jepang, dan USA. Penerbit paper ini menerbitkan 17 jurnal di bidang matematika.
"Keterangan-keterangan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak lebih dan tidak kurang sebagai bentuk apology bahwa mereka adalah pemilik kebenaran, tidak pernah salah, yang salah itu adalah orang lain. Sekiranya betul mereka ingin melihat fakta yang benar tentang paper di mana klien ikut menulis dan tulisannya Terindex Scopus dari 2017 sampai 2019 ada 23 paper. Bahkan sesudah 'dipensiunkan' secara paksa oleh Kemendikbud tahun 2020-2021 masih ikut menghasilkan paper 10 yang Terindex Scopus," kata Maqdir Ismail.
"Seharusnya bela diri dengan cara tidak patut dan cenderung mengada-ada ini dihentikan oleh mereka. Mengaku saja sebagai manusia kami salah, kami khilaf, itu lebih terhormat darii pada menerangkan hal-hal yang tidak benar dan mengada-ada," pungkas Maqdir.
Dalam sidang di MK, Kemendikbud menuding Sri Mardiyati terlambat mengajukan permohonan. Kemendikbud menyatakan berkas baru diterima beberapa pekan menjelang pensiun sehingga saat di-review dan dinilai, Sri sudah pensiun.
"Pemohon telah mengajukan prosesnya sejak 2016, tapi baru masuk kepada kementerian, 2019, ya. Nah, sehingga sudah memasuki masa, beberapa bulan masa pensiun Pemohon," kata Irjen Kemendikbud Chatarina Girsang dalam sidang.
Sebagaimana diketahui, sidang ini diajukan oleh dosen Departemen Matematika Fakultas MIPA Universitas Indonesia (UI) Dr Sri Mardiyati, menggugat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ke MK dan menuding ada kartel gelar profesor di Kemendikbud-Ristek sehingga peraturan yang 'menjegalnya' harus dihapuskan.
Lihat juga Video: Epidemiolog UI: Tidak Ada Gelombang 3 Covid-19 di Indonesia!
(asp/idn)
Komentar
Posting Komentar