Selasa, 04 Januari 2022 - 05:44 WIB

A A A

JAKARTA - Munculnya usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ) di bawah kementerian. Usul tersebut menuai komentar dari sejumlah kalangan.

Baca juga: Wacana Gubernur Lemhanas soal Institusi Polri Dinilai Lemah Secara Akademik

Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing menyatakan, usul tersebut hanya masih sebatas ide. Karena itu, memerlukan penggalian data hingga sampai jenuh.

Baca juga: Polri Bentuk Direktorat PPA, DPR Harap Kasus Kekerasan Bisa Ditekan

"Selanjutnya melakukan kajian serius, mendalam dan komprehensif dari aspek konstitusi, hukum, geopolitik (lebih khusus geostrategi) Indonesia," kata dia kepada MNC Portal, Senin (3/1/2022).

Menurutnya, jika Polri berada di suatu kementerian, maka suka tidak suka menjadi subordinat dan kendali langsung oleh menteri yang bersangkutan. Dengan demikian, tak terhindarkan terjadi subjektivitas menteri 'mewarnai' tugas pokok kepolisian.

"Polisi sebagai penegak hukum yang independen menjadi sulit diwujudkan," ungkapnya.

Emrus menjelaskan, bila nantinya menteri yang menaungi Polri berasal dari sebuah partai politik tentu tidak akan menambah kepercayaan publik.

Halaman :