Moskow: Parlemen Rusia mendesak Presiden Vladimir Putin untuk mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Rusia di Ukraina, Donetsk dan Luhansk. Jika dilakukan, langkah tersebut berpotensi merusak langkah diplomasi dalam upaya menurunkan ketegangan Rusia-Ukraina.

Para anggota parlemen di Duma, majelis rendah Rusia, mendukung penuh langkah mendesak Putin agar mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai "republik rakyat" dan bukan bagian dari Ukraina.

Dikutip dari Politico, Selasa, 15 Februari 2022, Kremlin menegaskan bahwa sejauh ini belum ada keputusan resmi dari Putin terkait desakan parlemen.

Pengakuan Rusia terhadap Donetsk dan Luhansk di Ukraina timur dapat secara otomatis melalnggar Perjanjian Minsk, sebuah kesepakatan antar kedua negara yang ditandatangani pada 2014 dan 2015. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Donetsk dan Luhansk tetap merupakan bagian dari Ukraina, meski keduanya menyandang "status khusus."

Jajaran pemimpin negara seperti Prancis, Jerman dan Amerika Serikat (AS) sempat menyinggung Perjanjian Minsk sebagai dasar untuk melakukan dialog terkait kekhawatiran invasi Rusia ke Ukraina.

Rusia berulang kali membantah akan menginvasi tetangganya, dan mengatakan isu invasi ini merupakan klaim yang dibuat-buat Barat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia bahwa pengakuan terhadap Donetsk dan Luhansk merupakan bentuk pelanggaran Perjanjian Minsk.

"Jika itu terjadi, maka (Rusia) sekali lagi melanggar integritas wilayah dan kedaulatan Ukraina," tutur Stoltenberg pada Selasa ini.

Di hari yang sama, Rusia mulai menarik sebagian pasukannya dari dekat perbatasan Ukraina. Namun menurut NATO, jumlah penarikannya tidak signifikan dan belum dapat menurunkan ketegangan di lapangan.